(IslamToday ID) – Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) merespons isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar. Menurut kabar yang beredar Golkar nantinya akan dipimpin oleh Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, JK mengaku tidak terlalu mengetahui lantaran sudah tidak intens berkomunikasi dengan pengurus saat ini. Tapi kemungkinan tersebut bisa saja terjadi.
“Bisa saja. Ini ada roadmap masa depan yang diatur untuk menghadapi lima atau 10 tahun mendatang,” kata JK yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar ini dikutip dari YouTube KOMPAS TV, Sabtu (9/3/2024).
Meski terbuka jalan untuk Jokowi menjadi ketua umum Golkar, tetapi tentu saja harus melalui aturan-aturan yang ada.
“Kan ada di AD/ART Golkar bahwa harus jadi pengurus lima tahun baru bisa dicalonkan menjadi ketua umum, kalau pengurus lain boleh saja (kecuali ada musyawarah nasional dan mengubah AD/ART) itu bisa,” ucapnya.
Isu akan bergabungnya Jokowi juga disusul dengan kabar akan merapatnya Gibran Rakabuming Raka ke Golkar. Namun JK mengatakan bahwa sebenarnya saat 2023 lalu Gibran pernah ditawari untuk bergabung dengan Golkar tetapi menolak.
“Kira-kira bulan Desember mau dipakaikan jaket tapi menolak. Agak malu juga sebenarnya kalau saya orang Golkar. Ditawarkan tapi ditolak di muka umum dan itu terjadi. Jadi artinya Gibran sendiri tidak mau masuk Golkar,” jelasnya.
Sementara, apabila nantinya setelah ditetapkan menjadi cawapres lantas Gibran mau menerima pinangan Golkar apakah nantinya juga bisa berpeluang menjadi ketua umum, JK menjawab itu merupakan hal yang sulit.
“Dia bukan orang Golkar, dia orang PDIP agak sulit, tapi kalau hanya menjadi pengurus saja bisa dengan mudah,” ujar JK.
Disinggung mengenai keberlangsungan partai berlambang pohon beringin apakah akan tetap seperti saat ini atau akan beralih kepemimpinan dalam waktu dekat JK pun menjawab belum bisa memprediksikan.
“Kita lihat perkembangannya. Ini kan ditentukan oleh Munas Golkar, normalnya akhir tahun tapi bisa saja dipercepat. Teman-teman Golkar kan pragmatis juga. Ada kabar yang mengatakan akan mempercepat (Munas), isu itu ada. Banyak orang yang mempunyai kepentingan-kepentingan, artinya ingin ada pimpinan baru sebelum kabinet dilantik sebelum penyusunan menteri Golkar. Banyak itu kepentingan-kepentingan itu,” ucapnya. [ran]