(IslamToday ID) – Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan gerakan para guru besar dari beberapa universitas yang membacakan kritik di Universitas Indonesia (UI) baru-baru ini bukan sekadar menuntut pengguliran hak angket. Lebih dari itu, kalangan akademisi menganggap mengembalikan demokrasi yang saat ini tengah porak-poranda menjadi agenda yang lebih penting.
“Bagi kami bukan peserta pemilu persoalannya, bukan siapa yang menang pemilu, siapa yang dapat kursi. Yang kami persoalkan adalah selalu soal demokrasi yang sedang berbalik arah. Regresi demokrasi, turun sekali kualitasnya, etik tidak diperhatikan, hukum justru dijadkan tameng untuk ketidakadilan. Meski di ujung telah selesai, ini masih jadi masalah besar,” kata Bibiv sapaan akrab Bivitri Susanti dikutip dari YouTube METRO TV, Jumat (15/3/2024).
Ia juga menolak apabila akademisi yang bersuara itu dilabeli dengan julukan partisan. Tetapi, menurutnya, lebih ke arah tanggung jawab sebagai kaum intelektual ketika melihat keadaan demokrasi saat ini yang sedang tidak baik-baik saja.
“Untuk mengingatkan bahwa yang menjadi masalah bukan bagaimana pemilu dilaksanakan dalam bentuk angka dan siapa pemenangnya. Tapi soal bagaimana kekuasaan yang terlalu besar itu sudah disalahgunakan. Yang ingin diingatkan adalah orang-orang yang punya kekuasaan terutama Pak jokowi,” jelasnya.
“Karena kita tahu belakangan kekuasaan kepala pemerintahan itu yang disalahgunakan dan yang bertanggung jawab masih Presiden Jokowi,” tegasnya. [ran]