(IslamToday ID) – Tim Hukum Timnas AMIN Refly Harun mengatakan pihak Istana berupaya menggagalkan pengguliran hak angket. Padahal, untuk menggulirkan hak angket prosesnya mudah dan sederhana.
“Hak angket seperti poco-poco. Mereka membuat naskah akademik, saya heran mengapa mereka bikin naskah akademik. Sebenarnya tinggal dirumuskan saja. Angket itu ada dua, satu terkait pelaksanaan undang-undang, dua terkait kebijakan,” kata Refly dikutip dari YouTube Abraham Samad Speak Up, Senin (18/3/2024).
Kalau menurut Refly hak angket yang pas dengan situasi saat ini adalah hak angket yang berkaitan dengan pelaksaan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menyangkut isi nanti akan ditentukan oleh panitia hak angket.
“Yang penting masuk dulu barang itu. Nah ini bikin kajian terlalu rumit, ribet. Padahal yang dibutuhkan 25 orang tanda tangan, lebih dari satu fraksi, kemudian disampaikan ke pimpinan DPR, kemudian merapatkan dalam Badan Musyawarah, diagendakan sidang paripurna yang dihadiri separuh lebih anggota DPR dan keputusan separuh lebih dari yang hadir,” paparnya.
Apabila skenario saat ini jalan sesuai yang ia katakan tadi, tentu hak angket akan jalan. Namun tidak jalannya hak angket ini lantaran ada upaya dihalang-halangi oleh pihak tertentu.
“Menurut saya ada upaya untuk menegosiasikan ini, dari pihak Istana sepertinya tengah berupaya menggagalkan hak angket at all cost. Sementara pihak yang menginisiasi angket ini aspirasinya macam-macam. Ada yang tunggu bola dan jangan lupa beberapa anggota dewan tidak terpilih lagi dan itu rentan,” bebernya.
Maju tidaknya hak angket ini nantinya, menurut Refly, mudah untuk diindikasikan yakni melalui ketua umum partai masing-masing yang mendukung hak angket.
“Saya lihat indikatornya gampang kalau angket itu jadi, partai itu mengatakan kami perintahkan semua anggota fraksi kami tanda tangan, itu tidak masuk angin. Tapi kalau bilang untuk angket, terserah pada para anggota kami, itu masuk angin,” jelasnya.
Disinggung mengenai koalisi partai di paslon 01, Refly melihat maju mundur hak angket juga terjadi. “Saya melihat poco-poco juga. Awalnya partai pendukung 01 mereka mendukung angket yang dilontarkan Ganjar dan menunggu PDIP sebagai leader. Yang ditunggu ini poco-poco gak jelas. Ada yang bilang Bu Mega merestui angket, tapi kita tidak melihat sampai di mana. Kalau merestui itu ada langkah konkretnya,” katanya.
Sementara hingga saat ini ada yang mengatakan bahwa PDIP tidak ingin buru-buru mengenai hak angket. Padahal, menurut Refly, apabila menyangkut Pilpres 2024 harus segera dilakukan.
“Saya menganggap akhirnya 01 mengatakan walaupun tidak ada PDIP, 01 akan melanjutkan tapi sampai sekarang belum ada juga. Belum firm (jelas) 100 persen,” pungkas pakar hukum tata negara ini. [ran]