Menelusuri Politik Pengupahan di Indonesia
– KSPI sebut ada upaya menghapusan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK/Provinsi) dalam UU Ciptaker
– Sejak tahun 1982 pengupahan di Indonesia dibahas oleh buruh, pengusaha, serta pemerintah.
– UMP dan UMK di Indonesia berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
– UMP/UMK diatur dalam UU No. 13/2003 dan PP No.7/2013 tentang Upah Minimum.
– Tahun 2015 Presiden Jokowi keluarkan PP No.78 tentang Pengupahan
– upah ditetapkan berdasarkan PDB dan inflasi nasional.
– UMP tahunan Indonesia per tahun maksimal naik 10%.
– Daftar kenaikan UMP pasca PP No.78/2015 : 8,25% (2017), 8,71% (2018), 8,03% (2019) dan 8,51% (2020).
– Tahun 2021 Pemerintah tidak naikan UMP dengan alasan krisis ekonomi akibat pandemi