(IslamToday ID) – Penunjukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membuat Cendekiawan Azyumardi Azra merasa khawatir. Ia khawatir keputusan itu akan membuat BRIN menjadi alat politik.
Menurutnya, menempatkan Ketum Parpol yang tidak miliki kepakaran soal riset dan inovasi sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN bukan hal yang tepat.
“Kalau seperti ini, boleh jadi BRIN menjadi alat politik,” katanya.
Azyumardi mengatakan seharusnya Dewan Pengarah BRIN dipimpin peneliti kaliber internasional. Menurutnya, langkah itu wajib dilakukan jika BRIN benar-benar didirikan untuk penelitian.
Selain itu, mestinya Presiden Jokowi belajar dari kasus BPIP yang ketua dewan pengarahnya juga Ketum Parpol. Akibatnya BPIP menjadi partisan dan kehilangan trust publik.
“BRIN juga bakal bernasib sama seperti BPIP,” ujar Azyumardi
Oleh karena itu, ia meragukan Presiden Joko Widodo akan bisa mengonsolidasi semua lembaga riset di bawah BRIN. Azyumardi menyebut BRIN tidak akan menjadi warisan baik di pemerintahan Jokowi.
“Kekacauan yang diakibatkan BRIN merupakan malapetaka riset dan inovasi Indonesia bertahun-tahun, sekarang dan ke depan,” tuturnya.
Diketahui nama-nama para Dewan Pengarah BRIN yang dilantik Presiden Jokowi kemarin adalah; Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri sebagai (Ketua), Menteri Keuangan sebagai wakil ketua, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai wakil ketua, Dr. (H.C.) Drs. Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto, S.H., sebagai sekretaris, Prof. Emil Salim, M.A., Ph.D., sebagai anggota; Prof. Ir. I Gede Wenten, M.Sc., Ph.D., sebagai anggota, Bambang Kesowo, S.H., LL.M., sebagai anggota, Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc., MPH, Ph.D., sebagai anggota, Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU, sebagai anggota, dan Ir. Tri Mumpuni sebagai anggota.
Kemudian, Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional ini akan mengemban tugas selama lima tahun sejak dilantik.