ITD NEWS — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan jika China meminta agar utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu dijaminkan dengan APBN. Ia pun merekomendasikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebagai penjamin.
“Masih ada masalah psikologis ya, mereka maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” kata Luhut dilansir dari liputan6com, Rabu 12 April 2023.
“Tapi kalo dia (China) mau tetap APBN ya dia akan mengalami panjang dan itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir,” imbuhnya.
Sebelumnya pada tahun 2015, Presiden, Joko Widodo menjanjikan jika proyek pembangunan KCIC tidak akan menggunakan dana APBN. Saat itu presiden menyebut bahwa penggarapan proyek kereta cepat akan dilakukan dengan skema business to business yang dilakukan oleh BUMN.
“Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi,” ujar Presiden Jokowi dilansir dari laman resmi sekretaris kabinet (Setkab), 3 September 2015.