(IslamToday ID) – Politikus Senior PDI Perjuangan, Panda Nababan memberikan tanggapannya terkait ramainya wacana majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Wacana ini memanas di tengah detik-detik pembcaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan batas usia capres/ cawapres.
Panda mengingatkan kembali pidato kenegaraan Presiden Jokowi di Gedung DPR pada tanggal 16 Agustus 2023. Saat itu presiden dalam pidatonya menyampaikan tentang politik dengan budi pekerti.
“Presiden Jokowi (pernah) bilang di DPR, politik dengan budi pekerti. (Jadi) kalau Gibran maju keluar dari PDI Perjuangan gak kebayang etika, tata kramanya, budayanya,” kata panda dalam wawancaranya dengan cnnindonesia yang dikutip dari channel youtube cnnindonesia pada 12 Oktober 2023.
“ Apakah iya Jokowi dengan keluaryanya mempunyai karakter seperti itu,” tegasnya.
Nama Gibran menjadi perbincangan publik dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah pakar dan tokoh memberikan kritik tajam dengan wacana tersebut karena dinilai kental dengan nuansa politik dinasti.
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti memberikan mengingatkan bahaya politik dinasti jika Mahkamah Konstitusi (MK) turut ikut campur dalam memutuskan soal batas usia capres/cawapres. Ia menegaskan putusan tersebut seharusnya menjadi wewenang DPR dan pemerintah.
“Usia cawapres dan capres tidak seharusnya diputuskan oleh MK, itu tugasnya DPR dan pemerintah,” kata Bivitri dilansir dari kompastv, Selasa 10 Oktober 2023.
Ia juga menanggai soal plesetan Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga hal ini terkait wacana pencalonan Walikota Surakarta yang juga putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan kembali jangan sampai privilege anak presiden itu merusak sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Memajukan orang yang punya privilege tertentu, dalam hal ini anaknya seorang presiden. Mendorong menggunakan segala cara, yang saya khawatirkan, sistemnya jadi rusak, MK-nya juga berkurang legitimasinya,” tegas Bivitri.