(IslamToday ID) – Sebuah peristiwa penting yang akan menjadi pelanggaran paling serius terhadap hukum internasional. Begitulah Sekjen PBB Antonio Guterres menggambarkan rencana Israel mencaplok wilayah Tepi Barat dan Lembah Jordan, Palestina.
Berbicara di pertemuan virtual Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu (24/6/2020), Guterres mengulangi seruannya kepada Israel untuk membatalkan rencana aneksasi yang didukung Amerika Serikat (AS).
Jika direalisasikan, Gutteres mengatakan, aneksasi itu akan semakin merugikan dan melemahkan prospek perundingan kedua pihak ke depan. “Saya meminta pemerintah Israel untuk membatalkan rencana pencaplokan (aneksasi) itu.
Seruan Guterres juga digemakan oleh para pemimpin lain dan menteri luar negeri yang ikut di acara pertemuan virtual tersebut. Mereka memperingatkan tindakan sepihak Israel bisa memicu eskalasi besar.
“Selama tiga dekade, perdamaian sesungguhnya dan pembentukan negara Palestina yang merdeka, tetap sulit terwujud. Keputusasaan mendominasi suasana di Palestina,” kata Ketua Liga Arab Ahmed Aboul Gheit.
Pertemuan hari Rabu dipandang sebagai pertemuan internasional terakhir sebelum pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memulai diskusi terencana pada 1 Juli mengenai aneksasi Tepi Barat.
Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB, Nickolay Mladenov, utusan perdamaian PBB untuk Timur Tengah, memperingatkan implikasi hukum, keamanan, dan ekonomi dari langkah Israel tersebut.
“Aneksasi dapat mengubah hubungan Israel-Palestina. Ini berisiko memperpanjang seperempat abad upaya internasional untuk mendukung negara Palestina yang merdeka di masa depan,” kata Mladenov.
“Hari ini, kita semakin jauh dari tujuan itu (solusi untuk dua negara).”
Mladenov mencatat bahwa kecaman internasional juga telah meluas, termasuk yang dilontarkan oposisi garis keras Uni Eropa terhadap rencana itu.
Pada hari Rabu, lebih dari 1.000 anggota parlemen yang mewakili 25 negara Eropa menandatangani surat yang mengecam rencana Israel. Mereka mendesak para pemimpin mereka untuk mencegah aneksasi dan mencarikan solusi untuk kedua negara.
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Malki memperingatkan bahwa aneksasi akan menjadi sebuah kejahatan dan dampaknya akan langsung dan nyata. Menurutnya, tujuan Israel selama beberapa dekade adalah untuk merebut sebanyak mungkin tanah Palestina, dan meninggalkan sedikit untuk Palestina.
“Israel sedang menguji tekad masyarakat internasional, berpikir bahwa apartheid kolonialnya akan menang. Kita harus membuktikannya kalau itu salah,” kata Al-Malki.
Ia juga menyerukan masyarakat internasional untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel sehingga mengurungkan niatnya.
Tujuh negara Eropa, Belgia, Inggris, Estonia, Perancis, Jerman, Irlandia, dan Norwegia, dalam sebuah pernyataan bersama memperingatkan bahwa aneksasi akan sangat merusak cita-cita untuk melanjutkan kembali proses perdamaian di Timur Tengah.
“Di bawah hukum internasional, pencaplokan akan memiliki konsekuensi bagi hubungan kita dengan Israel, dan kita tidak akan diakui,” kata mereka.
Analis politik senior Aljazeera, Marwan Bishara mengatakan sikap para pemimpin dunia terhadap Dewan Keamanan PBB itu menunjukkan kurangnya tindakan yang sudah direkomendasikan.
“Kita semua tahu siapa ‘raksasa’ di ruangan itu, kita semua tahu siapa yang ada di belakang rencana aneksasi itu. Apakah ada yang mengarahkan jari ke Amerika Serikat?” ungkap Bishara.
“Alasan pertemuan itu adalah untuk mengirim pesan, bahwa sekarang dalam kondisi berbahaya. Tetapi kita tidak bisa berharap anggota DK PBB dan anggota Liga Arab mengambil sikap yang lebih tegas.” [wip]