(IslamToday ID) – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengecam keras klaim China atas 80 persen wilayah Laut China Selatan (LCS) menurut versi sembilan garis putus-putus (imajiner).
Pada Minggu (12/7/2020), dalam peringatan empat tahun kemenangan Filipina atas China terkait wilayah Laut China Selatan, Manila mengumumkan kembali pernyataannya pada China. Pada 2016, Mahkamah Arbitrase PBB telah menyatakan bahwa klaim China di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum.
“(Arbitrase) ini tidak dapat dinegosiasikan,” kata Sekretaris Urusan Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin Jnr, dikutip dari South China Morning Post, Selasa (14/7/2020).
“Pengadilan secara resmi memutuskan bahwa klaim China atas hak bersejarah atas sumber daya di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum,” tambahnya.
Ia pun mengingatkan bahwa pengadilan arbitrase memutuskan bahwa tindakan tertentu dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina melanggar hak kedaulatan negara. Dengan demikian hal yang dilakukan China melanggar hukum.
Reklamasi skala besar dan pembangunan pulau buatan yang dilakukan China di Laut China Selatan juga dikatakannya, menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup fatal. China sebelumnya memang membuat pulau khusus untuk pangkalan militernya.
“Kami memperingati, sebagai perayaan supremasi hukum, sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Dan dengan jelas menandai siapa yang salah untuk menuntut klaim yang bertentangan dengan putusan ini.”
Mahkamah Arbitrase memang menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa China menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut China Selatan. Namun pemerintah China tidak menerima putusan tersebut, dan mengatakan jika keputusan itu palsu.
China juga sebelumnya menolak untuk berpartisipasi dalam proses arbitrase setelah pemerintahan presiden Filipina saat itu, Benigno Aquino III, menantang klaim China untuk hampir seluruh perairan yang disengketakan pada tahun 2013.
China terus menentang keputusan itu dengan tindakan agresif yang menyebabkan muncul perselisihan teritorial dengan Vietnam, Filipina, dan Malaysia dalam beberapa tahun terakhir.
Sementara itu, sebelumnya Filipina bersama India bergabung dengan militer AS dalam mengawasi perairan Laut China Selatan. Filipina menyatakan menjunjung tinggi kebebasan navigasi di wilayah itu. [wip]