(IslamToday ID) – Washington dan Paris sepakat terkait perlunya reformasi politik dan ekonomi di Lebanon. Namun keduanya berbeda soal bagaimana menangani kelompok Hizbullah.
David Schenker, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Tengah AS, mengatakan pada hari Rabu (9/9/2020) bahwa pemerintah AS mendukung upaya Perancis di Lebanon. Namun keduanya berbeda pandangan soal Hizbullah.
“Kami memiliki perbedaan kecil pada Hizbullah, dan bagaimana kami melihat organisasi itu,” kata Schenker pada penampilan virtualnya dengan Brookings Institution seperti dikutip di MEE, Kamis (10/9/2020).
“Kami tidak percaya mereka adalah partai politik yang sah. Kami percaya bahwa Anda harus memilih antara peluru dan surat suara, bahwa partai politik tidak memiliki milisi untuk memaksakan dukungan mereka, atau untuk mengancam dan mengintimidasi politisi lain,” tambahnya.
Presiden Perancis Emmanuel Macron telah mengunjungi Lebanon dua kali sejak terjadinya ledakan di pelabuhan Beirut yang menewaskan lebih dari 200 orang dan menghancurkan sebagian besar ibukota Lebanon.
Selama perjalanannya, Macron mendorong reformasi besar-besaran khususnya di sektor energi dan perbankan untuk menyelamatkan ekonomi Lebanon yang kini jatuh bebas.
Tetapi, Macron masih memperlakukan Hizbullah seperti partai politik Lebanon lainnya, menghindari diskusi tentang senjata kelompok atau pengaruh regional di luar lingkup negara.
Sementara itu, Washington terus berurusan dengan kelompok Hizbullah melalui apa yang disebut sebagai kampanye tekanan maksimum terhadap para pendukung Hizbullah Iran.
“Kami lebih memikirkan Jerman dan beberapa negara bagian lain yang melihat Hizbullah sebagai masalah. Dan kami meminta Perancis untuk lebih memperhatikan ini,” kata Schenker.
Meskipun menyoroti ketidaksepakatan dengan Paris, diplomat AS itu mengatakan bahwa pemerintah AS tengah bekerja sama dengan para pejabat Perancis untuk mendorong reformasi di Lebanon, di mana Macron telah menggalang bantuan dan dukungan untuk bailout ekonomi Lebanon.
Inisiatif Perancis fokus pada prioritas domestik langsung Lebanon dan mengesampingkan masalah politik yang lebih pelik terkait Hizbullah dan konflik dengan Israel.
Dalam kunjungannya, Macron bertemu dengan perwakilan dari berbagai faksi Lebanon, termasuk Hizbullah. Ia juga membenarkan bahwa Hizbullah adalah kekuatan politik yang memiliki wakil di parlemen.
Minggu lalu, Macron mengatakan kepada Politico bahwa Paris tidak tertarik untuk berkonfrontasi dengan gerakan Syiah yang didukung Iran. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Perancis ingin menghindari eskalasi dengan Hizbullah.
“Jangan meminta Perancis untuk ikut berperang melawan kekuatan politik Lebanon. Ini akan menjadi tidak masuk akal dan gila,” katanya.
Di Washington, Hizbullah ditetapkan sebagai organisasi teroris. Pemerintahan Trump menolak membedakan antara Hizbullah sebagai sayap politik dan sebagai kelompok bersenjata.
Pada hari Selasa, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap dua mantan menteri Lebanon, Ali Hassan Khalil dan Yusuf Finyanus. Keduanya dituduh melakukan korupsi dan ada hubungannya dengan Hizbullah. [wip]