(IslamToday ID) – Ribuan orang di seluruh Thailand bergabung dalam sebuah aksi demonstrasi yang berlangsung hari Senin (19/10/2020) untuk menuntut Perdana Menteri (PM) Prayut Chan-Ocha mundur.
Demonstrasi yang diorganisir oleh kelompok pro-demokrasi, United Front of Thammasat and Demonstration (UFTD) itu juga meluas ke daerah-daerah di luar ibukota Bangkok, termasuk Maha Sarakham, Khon Kaen, Buriram, Chachoengsao, Nakhon Pathom, Nonthaburi, Chiang Mai, Lamphun, Phetcabhuri, dan Songkhla.
Dalam orasinya UFTD menyerukan konstitusi baru yang demokratis, tanpa campur tangan pemerintah atau institusi kerajaan. “Kami menuntut reformasi monarki. Jangan memperluas kekuasaan kerajaan di luar batas demokrasi,” katanya seperti dikutip dari Anadolu Agency, Selasa (20/10/2020).
Seruan itu datang ketika pemerintah Thailand memerintahkan regulator penyiaran nasional pada hari Senin untuk menghapus konten berita milik empat media dan akun Facebook dari sebuah kelompok demonstrasi. Media-media tersebut adalah Voice TV, Prachatai, The Standard, dan The Reporters.
Perintah tersebut menyatakan beberapa laporan berita mereka melanggar “keputusan darurat”, yang melarang penyiaran informasi yang mempengaruhi keamanan nasional dan perilaku rakyat. Namun, tidak disebutkan secara spesifik laporan berita mana yang bermasalah tersebut.
Sementara itu, perwakilan media itu bersikeras bahwa mereka tidak melanggar hukum apapun dan akan terus bekerja seperti biasa.
Tidak ada tanggapan segera dari Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional Thailand mengenai hal itu.
Sidang Parlemen Luar Biasa
Prayut juga menyetujui sidang parlemen yang luar biasa untuk membahas upaya mengakhiri krisis politik yang sedang berlangsung. “Pemerintah mendukung sidang parlemen untuk membahas dan mencari cara meredakan konflik,” katanya, Senin (19/10/2020).
Ia menepis spekulasi tentang rencana pemerintah untuk memberlakukan jam malam dan memperluas keadaan darurat ke daerah lain di luar Bangkok.
Parlemen sekarang dalam masa reses dan tidak akan menggelar sidang sampai pekan pertama November.
Mengomentari demonstrasi yang sedang berlangsung, Prayut menekankan bahwa pemerintah telah mengambil sikap kompromi terhadap para pengunjuk rasa. “Namun, pemerintah berkewajiban melindungi kerajaan,” tambahnya.
Thailand telah diguncang oleh demonstrasi massa selama tiga bulan terakhir yang menyerukan pengunduran diri perdana menteri, yang merupakan mantan panglima militer.
Para pengunjuk rasa juga menyerukan reformasi kerajaan, pembubaran parlemen, dan kebebasan untuk mengkritik pemerintah. [wip]