JAKARTA, (IslamToday ID) – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman menyatakan ada perilaku pemerintah komunis China yang perlu dipahami dalam menghadapi pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara.
Menurutnya, perilaku itu yang membuat China ngotot bahwa hak berdaulat Indonesia merupakan wilayah mereka. “Kenapa China seperti itu? Kita harus tahu perilaku China,” ujar Achmad, Kamis (9/1/2020) malam.
Ia lantas menguraikan bahwa perilaku yang pertama berkaitan dengan pencarian sumber daya laut. Achmad mengatakan semua negara kini sedang turun ke laut untuk mencari sumber daya alam, termasuk China.
Kedua, China ingin membangun tembok besar di Laut Natuna Utara berdasarkan klaim nine dashed-lines. “Kita punya rumah pasti buat pagar. Dulu China membangun tembok China yang besar, sekarang temboknya modern dengan kapal-kapal ini,” ungkapnya.
Achmad melanjutkan, China juga ingin memiliki wilayah yang dekat ke Samudera Hindia. Atas alasan itu, China ingin menguasai wilayah di Laut Natuna Utara. Penguasaan itu juga bertujuan untuk mematikan jalur dagang Taiwan. “Dia (China) ingin menguasai dan ingin mematikan Taiwan dengan menguasai itu,” katanya.
Sementara, pemerintah Indonesia hingga saat ini belum menunjukkan langkah konkret untuk mengusir kapal coast guard milik China yang melakukan pelanggaran ZEE di Laut Natuna Utara.
Bahkan hingga kini kapal tersebut masih belum beranjak meski mendapat beragam protes dari pihak Indonesia. “Hingga tanggal 8 Januari 2020 pukul 22.00, kapal China Coast Guard (kapal penjaga pantai) dan kapal-kapal penangkap ikan RRC masih di perairan Natuna (info satelit). Mana takut dia,” ungkap Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono di akun Twitternya, Rabu (8/1/2020).
Belakangan, sikap pemerintah terhadap keberadaan kapal milik negeri tirai bambu itu terkesan lembek. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Polhukam Mahfud MD, hingga beberapa menteri lainnya termasuk Presiden Jokowi yang memilih jalur diplomasi.
Terbaru, pemerintah melalui Kemenko Polhukam mengambil langkah yang cukup mengejutkan. Alih-alih menerjunkan kekuatan militer atau semacamnya, pemerintah justru akan menggunakan para nelayan Tanah Air untuk melaut di perairan Natuna. Setidaknya, 120 nelayan difasilitasi untuk melaut di Natuna.
Menko Polhukam, Mahfud MD berharap langkah tersebut bisa membendung keberadaan nelayan China. “Pemerintah akan mendukung saudara-saudara untuk ke sana. Nanti bagaimana perizinan fasilitas apa yang akan dicarikan oleh pemerintah,” ujar Mahfud, Senin (6/1/2020) lalu. (wip)
Sumber: Rmol.id, Detik.com