IslamToday ID –Pemerintah sebaiknya segara menghentikan pelatihan online Kartu Prakerja ketimbang menanggung malu. Pasalnya, sekelompok masyarakat berhasil membuat ‘tandingan’ dengan program tersebut, Prakerja.org Berbeda dengan program yang disodorkan pemerintah, materi pelatihan dalam website ini gratis, tanpa butuh biaya triliunan rupiah.
“Website ini berisi materi pelatihan yang diambil dari berbagai sumber konten gratis serta dari kontribusi berbagai pihak yang berpartisipasi,”ujar Brahmantya Sakti, Inisiator Prakerja.org seperti dilansir tirto.id, Jumat (15/5/2020).
Prakerja.org menyuguhkan sekitar 168 konten pelatihan yang dapat diakses gratis Jika dikelompokan, ada lima jenis bidang, yakni Kelas Wirausaha dan Ide Bisnis, Kelas Pengembangan Diri Terbaik, Kelas Bisnis dan Keuangan Terbaik, Kelas Teknologi dan Software Terbaik dan Kelas Bisnis Digital
Tidak tidak ada syrat dan ketentuan khusus, untuk dapat mengakses pelatihan tersebut. Pengunjung tak perlu melakukan pendaftaran apapun, sebab semua konten yang disediakan Prakerja.org merupakan embedded content dari Youtube.
Website ini memberi ‘pukulan telak’ pada pemerintah yang membandrol proyek pelatihan online dengan nilai triliunan rupiah. Terlebih materi yang di Sodorkan para aplikator adalah konten konten yang bisa didapatkans secara gratis di youtube.
Program Kartu Prakerja memang sarat polemik. Dari total anggaran Rp20 triliun yang disiapkan bagi 5,6 juta pengangguran, ebanyak Rp5,6 triliun ternyata ‘dibegal’ untuk pelatihan online oleh 8 aplikator. Yakni Tokopedia, Skill Academy Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Sisnaker, dan Pijar Mahir.
pelatihan yang diselenggarakan Skill Academy dari Ruang Guru, berdasarkan laporan pelaksanaan fase 1 menguasai sekitar 62 persen transaksi pelatihan masyarakat penerima Bansos Prakerja.
Bram menuturkan, berdasarkan laporan pelaksanaan fase 1, Skill Academy yang menjadi bagian dari aplikator Ruang Guru, menguasai sekitar 62 persen transaksi pelatihan penerima Bansos Kartu Prakerja. Dengan jumlah Ruang Guru diperkirakan mendapatkan keuntungan lebih dari Rp992 miliar dalam hitungan minggu, dari dana Rp1,6 triliun yang telah dicairkan. Jika dana sebesar Rp5,6 tiliun tersebut diserap untuk pelatihan online, Ruang Guru berpotensi mendapatkan transaksi Rp3,8 triliun.
Artinya, pelatihan online yang diselenggarakan pemerintah sebenarnya memberikan kesempatan bagi satu perusahaan mengeruk dana hampir Rp4 triliun dalam hitungan minggu, di atas penderitaan masyarakat. Angka tersebut jauh lebih besar daripada kasus mega korupsi e-KTP yang menelan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun.
Oleh karena itu, tidak keliru jika publik menduga kuat adanya kejanggalan bahkan skandal dalam penunjukan mitra kartu prakerja, khususnya Skill Academy by Ruangguru. Sebab Adamas Belva Devara CEO Ruang Guru saat itu menjabat sebagai Staff Khusus Presiden.
Selain kejanggalan peroses penujukan aplikator, materi pelatihan yang diselenggarakan, juga mendapat sorotan publik. Materi yang disuguhkan tidak relevan dalam membantu masyarakat. Terlebih pelatihan yang dibandrol dengan harga mahal itu belum menjamin masyrakat mendapat pekerjaan.
“Kami meyakini kebijakan dan program ini sangat mendesak untuk dibatalkan,” tegas Bram
“Tidak ada standar kualitas dan harga yang transparan, yang manjamin materi pelatihan ini efektif dan mendesak dalam membantu masyarakat mengatasi dampak COVID19,” imbuhnya
Inisiator Prakerja.org lainnya, Andri W. Kusuma menambahkan, jika pelaksanaan kartu pra kerja ini sesuai dengan Perpres 36 tahun 2020, program ini mungkin akan akan berjalan baik. Pemerintah pusat menggandeng Disnaker tiap daerah, karena mereka yang memiliki data korban PHK.
Selain itu, Disnaker didaerah menjadi pihak yang mengenal potensi dan karakter daerah, sehingga dapat menyusun program yang tepat sasaran. Sayangnya, kaidah ini dilewatkan pemerintah dan justru memilih jalan yang ‘janggal’, sehingga menguntungkan segelintir perusahaan.
“Tidak semua konten yang ada di program prakerja pemerintah itu sesuai dengan karakter tiap daerah,” ujar Andri
“Yang diberi keuntungan seharusnya bukan platform penyedia, tapi lembaga pelatihannya. Jika mengacu pada Perpres maka yang memberikan pelatihan itu mereka yang punya sertifikasi dari lembaga pelatihan, bukan platform penyedianya,” imbuhnya
Sebelumnya, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda, mengkritik program kartu prakerja yang hanya menguntungkan sebagian pihak saja. Melalui para aplikator akan menikmati uang negara sebesar Rp 3,7 triliun atau jika dihitung per start up akan mendapat jatah Rp 457 miliar.
Total anggaran pelatihan online kartu prakerja yaitu Rp 5,6 triliun dari total anggaran Rp 20 triliun. Sehingga jika dihitung secara keseluruhan setiap start up akan memperoleh jatah Rp 700 miliar. Dan masih dikurangi anggaran untuk pembuatan video pelatihan prakerja mencapai Rp 243 miliar.
“Jadi, keuntungan setiap platform mencapai Rp 457 miliar. Keuntungan yang dinikmati 8 platform untuk Kartu Prakerja adalah Rp 3,7 triliun,” ungkap Nailul Huda (23/4/2020).
Penulis Arief Setiyanto