IslamToday ID –Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok baru-baru ini membeberkan kebobrokan PT Pertamina. Alih-alih menuai pujian, maneuver ahok tersebut justru menjadi senjata makan tuan. Ahok dinilai tidak becus menjalankan tugasnya dan layak untuk dicopot.
Sebelumnya, Ahok menbeberkan beragam kebobrokan di pertamina. Salah satunya, tradisi lobi para direksi ke menteri BUMN untuk naik jabatan. Ahok mengaku marah, sebab pergantian direksi tanpa sepengetahuannya.
“Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya marah-marah juga. Jadi semua direksi lobi-lobinya ke menteri. Yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian,” kata Ahok dalam sebuah kanal Youtube POIN (14/9).
Selain itu ahok juga mengungkapkan adanya kejanggalan gaji pegawai PT Pertamina. Ahok menemukan adanya aliran gaji yang diberikan dalam jumlah sama meskipun yang bersangkutan tidak lagi menjabat. Salah satunya ialah gaji direktur anak perusahaan yang mencapai Rp 100juta per bulan.
“Masa dicopot gaji masi sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Tapi mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp75 juta. Dicopot, gak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih,” tutur Ahok.
Ahok pun berencana akan mengubah sistem gaji tersebut. Ia juga berencana akan memotong alur birokrasi kepangkatan. Kata Ahok, sistem kepangkatan nantinya akan diubah dengan mekanisme lelang terbuka.
Selain itu Ahok turut menyinggung utang Pertamina yang nilainya telah mencapai US$ 16 miliar. Kata Ahok, direksi Pertamina memiliki kebaiasaan berhutang untuk melakukan akuisisi di luar negeri.
“Sekarang udah utang USD 16 miliar, tiap kali otaknya minjem duit terus nih. Minjem duit terus akuisisi lagi. Saya bilang, tidak berpikir untuk eksplorasi. Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak dan gas. Lu ngapain di luar negeri? Ini jangan-jangan ada komisi lagi nih beli-beli minyak di luar?” ucapnya.
Senjata Makan Tuan
Pernyataan Ahok dalam video berdurasi 6 menit tersebut pun ditanggapi oleh sejumlah kalangan. Diantaranya, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu dan Anggota DPR Komisi I, Andre Rosiade.
Menurut Juru Bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, sejumlah permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab ahok. Sebab menurutnya, tugas seorang komisaris ialah melakukan pengawasan internal Pertamina.
“Mengenai pembenahan atau pengawasan di internal pertamina ya itu memang tugas Komisaris melakukan pengawasa,” jelas Arya dikutip dari komparan.com (15/9/2020).
Setali tiga uang, Said Didu mengungkapkan persoalan yang disampaikan Ahok memang merupakan tugas yang harus ‘dibereskan’ oleh seorang komisaris. Said Didu menilai, pernyataan tersebut merupakan pemberitahuan, bahwa Ahok tak mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang komisaris.
“Beliau mengumumkan bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai komisaris. Semua yang disampaikannya itu adalah tugas komisaris,” tutur Said Didu (15/9/2020).
Said Didu mengungkapkan bahwa Ahok dalam statusnya sebagai seorang Komisaris Utama merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah. Menurut Said Didu, yang seharusnya menjalankan tugas untuk melakukan lobi kepada menteri. Bahkan, Ahok juga memiliki wewenang untuk menonaktifkan direksi yang bersangkutan.
“Saya nggak lihat seperti itu, karena kewenangan komisaris itu bahkan bisa menonaktifkan direksi. Jadi lucu, dia itu punya kewenangan itu,” jelasnya.
Said disu menambahkan, seharusnya Ahok tahu bahwa tugas komisaris di PT Pertamina ialah menjaga pertamina dari intervensi pihak luar. Salah satunya ialah menjaga Pertamina dari intervensi luar termasuk dari Pemerintah dan Penguasa. Misalnya intervensi pada pembangunan kilang minyak.
“Pengaruh intervensi pemerintah terhadap Pertamina itu besar sekali. Utang pemerintah ke Pertamina itu mungkin sekitar Rp 100 triliun lebih. Kedua intervensi terhadap program-program Pertamina untuk pembangunan kilang misalnya, itu kan pemerintah yang berubah-ubah. Ketiga intervensi penguasa mafia minyak pengadaan BBM oleh Pertamina. Jadi musuhnya itu, dan itu tugas komisaris,” ujarnya.
Usul Pemberhentian Ahok
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, justru mengusulkan agar Ahok diberhentikan dari jabatannya. Ia meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Ahok dari jabatannya di PT Pertamina, sebab telah membuat kegaduhan.
“Menurut saya sebagai anggota DPR Komisi VI, ya, yang mitra BUMN bahwa tidak gunanya Presiden mempertahankan Pak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komut Pertamina. Kenapa? Pertama, ya, yang bersangkutan selalu membikin gaduh,” ucap Andre (15/9/2020).
Sebagaimana Arya dan Said Didu, Andre juga berpendapat bahwa permasalahan yang diumbar oleh Ahok adalah kewajiban Ahok selaku pengawas di Pertamina. Ahok seharusnya melaporkan ketidakberesan itu kepada Menteri BUMN, bukan ngeumbar pada publik.
“Seharusnya komut itu kalau ada masalah, perbaikan, dia selesaikan di internal atau laporkan ke Menteri BUMN, tidak mengumbar ke keluar, sehingga menimbulkan kegaduhan dan memberikan citra negatif kepada Pertamina yang berjuang di semester kedua tahun 2020 ini untuk mengembalikan, mendapatkan keuntungan setelah di semester pertama rugi kan,” ucapnya.
Andre menyayangkan pernyataan yang disampaikan oleh Ahok. Sebab hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif bagi kinerja PT Pertamina. Ia mengungkapkan jika saat ini Pertamina tengah berusaha memperbaiki kinerjanya. Pada bulan Juni lalu Pertamina telah memperoleh laba senilai US$ 443 juta.
“Dan kalau direcoki dengan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kegaduhan dan citra negatif ke Pertamina itu kan nggak baik perusahaan, bagi korporasi. Kok komisaris malah bikin gaduh, komut malah memberikan citra negatif. Jadi lebih baik copot saja,” pungkasnya.
Penulis: Kukuh Subekti