IslamToday ID — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan ketidaksepakatannya dengan rentetan aksi demonstrasi yang digelar berbagai elemen masyarakat, terutama buruh dan mahasiswa beberapa hari belakangan.
Hasto bahkan menuding aksi demo menolak penegsahan Omnibus Law UU Cipta Kerja beberapa waktu belakangan (6-8 oktober 2020) sebagai aksi anarkistis.
“Demonstrasi yang anarkis, berimplikasi luas, menyentuh hal yang mendasar tentang terganggunya rasa aman dan ketertiban umum. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas, dengan memprioritaskan tindakan hukum bagi pelaku tindakan anarkis, dan aktor yang berada di belakangnya” tandasnya.
Jokowi Akan Kedepankan Dialog
Sekjen PDIP ini pun mengklaim semangat Presiden Jokowi mengusulkan Omnibus Law Cipta Kerja ialah keberpihakan pada rakyat.
Sekjen Hasto mengatakan para pendiri bangsa berpesan hal terpenting dalam pelaksanaan undang-undang itu adalah semangat penyelenggara negara.
“Semangat Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin serta seluruh jajaran kabinet adalah semangat keberpihakan untuk rakyat, semangat mengatasi pandemi dan pada saat bersamaan memastikan agar kebutuhan dasar rakyat seperti pangan dan pekerjaan dapat terpenuhi,” jelas Hasto dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10).
Bahkan, Hasto memastikan Jokowi akan mengedepankan dialog. Menurutnya, dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan pro-kontra Omnibus Law Cipta Kerja.
Sekjen PDIP ini melanjutkan saat ini Indonesia memerlukan situasi kondusif guna menyikapi krisis perekonomian global.
Gelombang aksi demo berujung kericuhan terjadi setelah pemerintah dan DPR mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja, Senin (5/10) sore.
Rentetan unjuk rasa berlangsung di berbagai daerah dan kota di hampir seluruh penjuru Indonesia. Pengesahan undang-undang cipta kerja dinilai tak pro-rakyat dan dibahas secara tidak transparan.[IZ]