IslamToday ID — Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI) menyatakan menolak tuduhan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut aksi demonstrasi buruh dan mahasiswa ditunggangi dan dibiayai pihak tertentu.
PB HMI menilai pernyataan Menko Airlangga mencederai akal sehat masyarakat.
“Ini tuduhan yang menghina akal sehat publik, khususnya buruh dan mahasiswa. Prasangka politis yang tidak berdasar dari pemerintah, atau mungkin saja Pak Airlangga memiliki pengalaman menunggangi aksi demonstran sebelumnya,” demikian pernyataan PJ ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardy, Jumat (9/10).
Menurut PJ Ketum PB HMI ini, selain tidak rasional pola “playing victim” seperti yang dilakukan oleh Airlangga merupakan fitnah dan pernyataan hoaks.
Arya Kharisma menyebut, tuduhan semacam ini dari Menko Perekonomian justru cenderung menimbulkan kegaduhan baru di tengah suasana krisis.
“Sebagai pejabat publik atau menteri yang paling bertanggung jawab atas disahkannya UU Omnibus Law Ciptaker, beliau seharusnya bisa lebih bijaksana dalam menenangkan amarah rakyat dan mampu meneduhkan suasana ruang pikiran publik dengan pernyataan yang tidak bersifat ofensif,” jelas Arya, dikutip dari Republika.
Arya juga meminta, Airlangga segera menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Bukan hanya soal tuduhannya yang tidak berdasar, tapi yang lebih penting adalah soal UU Ciptaker yang terlanjur disahkan dengan tanpa memperhatikan etika persidangan DPR dan sangat grasa-grusu.
“Namun, bagi PB HMI, akan lebih adil dan bijaksana jika DPR dan pemerintah bersepakat untuk menganulir UU baru ini. Tentu dengan kebijaksanaan politik presiden melalui Perppu untuk dibahas dan dievaluasi lebih lanjut,” tandas Arya.
Menko Perekonomian Airlangga sebelumnya menyebut gelombang aksi demonstrasi tolak omnibus law UU Cipta Kerja ditunggangi dan dibiayai pihak tertentu. Namun, Airlangga tak menyebut siapa dalang dibalik aksi tersebut.[IZ]