IslamToday ID – Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagian dari rangkaian kepentingan politik pemilu pada tahun 2024.
Pasalnya, dalam pandangannya tersebut KPK merupakan satu-satunya lembaga yang sangat mengganggu dalam pesta pemilu 2024. Sehingga perlu melumpuhkan lembaga antirasuah itu.
“Saya ingin menyimpulkan bahwa fenomena atau kasus TWK ini tidak lepas dari konstruksi , apa itu konstruksi yang saya maksud yaitu konstruksi yang terkait dengan kepentingan politik yang terkait dengan pemilu tahun 2024 yang akan datang” katanya dalam konferensi pers dengan lembaga ICW, pada Senin Senin (17/5/2021)
Menurutnya sekenario ini membutuhkan modal besar. Pasalnya KPK menjadi satu satunya lembaga yang dianggap mengganggu dan harus dilumpuhkan.
“Itu pasti memerlukan dana yang amat sangat besar sekali. Satu-satunya lembaga yang sangat mengganggu itu hanya KPK dengan undang-undang yang lama itu, maka KPK dalam logika politik seperti itu wajib dilumpuhkan, wajib apa ditamatkan riwayatnya. Dan kemudian terjadilah apa yang sekarang ini” imbuhnya.
Busyro juga menyebutkan melumpuhkan lembaga KPK saja tak cukup dalam politik pemilu 2024 kelak, namun juga dibutuhkan untuk ‘mengamputasi’ pertahanan terkahir yang dimiliki KPK yaitu orang-orang yang tergabung dalam 75 pegawai KPK tak lolos tes ini.
Ia memiliki alasan tersendiri dalam menjuluki 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK sebagai pertahanan terakhir. Sebab, sebagian di antara mereka tengah menangani kasus-kasus korupsi besar di Indonesia.
Di antaranya seperti kasus korupsi di KPU, korupsi yang melibatkan mantan Sekretaris MA, kemudian proyek reklamasi proyek tata ruang yang melibatkan bos Lippo Grup. Bahkan sampai pada kasus korupsi benur lobster dan bantuan sosial.
“Sisa-sisa pertahanan terakhir orang-orang militan dalam arti positif itu dimasukkan dalam kategori 75 dengan pertanyaan tidak senonoh. Pertanyaan yang menggambarkan unsur lembaga terkait menunjukkan ketidakproporsional dan justru merendahkan lembaga negara itu sendiri,” ujarnya.
Tantang Pimpinan KPK Firli Bahuri
Tak hanya itu, Busyro menantang Ketua KPK Firli Bahuri untuk mengundang para pimpinan KPK yang lama untuk berdiskusi secara terbuka tentang polemik yang muncul di KPK sejak era kepemimpinannya.
Ia juga mendesak Firli bahuri untuk mengundang wartawan dalam diskusi yang diajukannya itu. Hal ini guna masyarakat dapat mengetahui lewat pemberitaan wartawan tersebut.
“Pimpinan KPK kalau mau fair, jujur, bertanggung jawab dan terbuka undanglah pimpinan KPK yang lama. Ayo kita dialog secara terbuka dan undang wartawan. Undang wartawan biar publik, masyarakat bisa mengetahui lewat pemberitaan,” pungkasnya.
Desak Presiden Jokowi
Tak hanya mendesak Firli, Busyro juga mendesak Presiden Jokowi untuk menetapkan bahwa proses tes TWK itu ilegal. Sehingga ke-75 pegawai KPK yang tak lolos bisa kembali kepada posisinya.
“Mendesak Presiden Jokowi menetapkan bahwa proses TWK itu ilegal, dan karenanya tidak tidak mempunyai akibat hukum apapun juga. Konsekuensinya 75 orang itu segera kembali pada posisi semula,” tegas nya.
Selain itu, mantan Ketua Komisi Yudisial periode 2005-2010 ini meminta Presiden Jokowi untuk membentuk tim independen yang akan difungsikan mengkaji kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh KPK.
Dan Tim ini diharapkan diisi dari berbagai elemen, seperti pemerintah, kelompok masyarakat sipil, dan para guru besar atau pakar.
“Mendesak pada presiden untuk membentuk tim indenpenden, melakukan evaluasi apakah kebijakan pimpinan KPK yang dikabarkan tidak kolektif itu menyelenggarakan TWK itu melanggar kode etik atau tidak. Nah tim indenpendennya ada unsur negaranya, pejabat negara atau pemerintah bersama elemen demokrasi yang masih terawat dengan baik. Siapa itu? ada teman-teman aktivis banyak sekali , ada unsur guru besar,” pungkasnya.
Penulis Kanzun