(IslamToday ID) – Beberapa orang Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai politik (parpol) pendukung pemerintah melakukan pertemuan bertajuk makan malam, Rabu (23/6/2021).
Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate membantah agenda pertemuan tersebut membahas soal ide masa jabatan presiden tiga periode. “Saat ini fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian,” katanya seperti dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (24/6/2021).
Johnny yang juga Menkominfo itu mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut sebatas mempertegas dukungan kepada pemerintah dalam menangani pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia. Terlebih, saat ini penyebaran Covid-19 semakin tidak terkendali.
Di sisi lain, para Sekjen yang hadir juga membahas mengenai isu-isu strategis lainnya terkait perekonomian dan keuangan negara. Mereka juga membahas soal sejumlah rancangan undang-undang yang telah masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas di DPR.
“Mempertegas dukungan kepada pemerintah menangani pandemi Covid-19 dan beberapa isu strategis terkait perekonomian, keuangan negara, dan legislasi-legislasi prioritas,” tuturnya.
Johnny merinci dalam pertemuan turut hadir Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, kemudian hadir juga mantan Sekjen PSI Raja Juli Antoni, mantan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, dan Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq.
Sementara itu, menurut Johnny, Sekjen Partai Golkar dan Hanura tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut.
Mantan Sekjen PSI Raja Juli Antoni yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, bahwa makan malam itu sebatas ajang reunian mereka. Ia pun menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai politik yang serius dalam pertemuan tersebut.
“Enggak ada pembicaraan politik serius. Reunian saja. Kangen-kangenan. Paling serius paling kita ngobrol untuk terus kompak dukung Pak Jokowi menyelesaikan wabah akhir-akhir ini,” kata Antoni.
Wacana perubahan masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode kembali hangat diperbincangkan publik saat ini. Sejumlah partai politik telah menyatakan penolakan terhadap usulan mengubah masa jabatan maksimal presiden.
PDIP misalnya, menilai usulan kembali mencalonkan Jokowi akan mengubah UUD dan hal itu bertentangan dengan sikap partai. Penolakan juga disampaikan Partai Gerindra, Golkar, PPP, PKS, hingga Demokrat.
Penasihat Relawan Jokowi-Prabowo (Jokpro) untuk 2024 M Qodari tak mau ambil pusing terkait penolakan sejumlah partai politik terhadap wacana presiden tiga periode itu.
Menurutnya, relawan ingin terlebih dahulu fokus menggalang dukungan dari masyarakat saat ini, untuk merealisasikan usulannya. Ia meyakini partai politik akan mengikuti jika rakyat sudah berkehendak. [wip]