(IslamToday ID) – Setara Institute menyayangkan tanggapan Presiden Jokowi terkait kritikan yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).
Menurutnya, jawaban Jokowi hanya formalitas dan justru tidak masuk pada substansi kritik yang disampaikan mahasiswa.
“Anggapan tersebut terlihat dari konteks respons presiden yang melihat kritikan tersebut sebagai bentuk ekspresi mahasiswa, bahkan juga menyebut sedang belajar mengekspresikan pendapat,” kata Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/6/2021).
Menurutnya, topik utama yakni julukan “King of Lip Service” yang dikritisi para mahasiswa itu justru tidak mendapat tanggapan sama sekali.
Padahal presiden, katanya, bisa saja memberikan penjelasan soal kritikan itu, seperti ucapan Jokowi yang rindu didemo oleh masyarakat.
“Presiden seharusnya menjawab, serta menjelaskan kepada publik pelbagai hal yang menjadi substansi kritikan BEM UI, seperti mengapa tidak kunjung muncul saat didemo, padahal sebelumnya presiden mengucapkan kangen didemo. Yang terjadi justru represivitas aparat terhadap demonstran,” tuturnya.
Ismail menambahkan, mantan Gubernur DKI itu juga tidak menjelaskan menyoal pelemahan lembaga antirasuah KPK, dan soal pasal karet di UU ITE yang secara nyata dan kerap menimbulkan pelbagai kriminalisasi.
Karena itu, Ismail menilai seharusnya Jokowi tidak melihat kritik BEM UI hanya sebatas kebebasan berekspresi. Sebab, dalam berbagai kritik yang ada termasuk BEM UI, terdapat berbagai koreksi atas sejumlah persoalan di negeri ini.
Lebih jauh Ismail juga mengatakan, respons Jokowi kepada pihak kampus yang memanggil mahasiswanya karena melakukan kritik seharusnya menjadi teguran bukan hanya imbauan semata.
“Termasuk jika bentuk ekspresi tersebut adalah kritikan kepada pemerintah dan rektorat kampus,” tuturnya seperti dikutip dari Pikiran Rakyat.
Di sisi lain pihak kamus, lanjutnya, harusnya memahami arti demokrasi dengan begitu harapannya pendapat mahasiswa selalu hidup.
“Pejabat kampus seharusnya fasih berdemokrasi, sehingga kampus dapat menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembangnya kebebasan berpikir, berpendapat, dan kemerdekaan pikiran,” kata Ismail.
Sementara itu, politikus Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla juga mengomentari isu tersebut lewat akun Twitternya. Ulil menjelaskan bahwa fenomena ini menunjukkan bahwa mahasiswa UI sudah resah dengan kepemimpinan Jokowi selama beberapa tahun terakhir.
“Baru dua periode saja, ada mahasiswa ‘nyindir’ pemerintah langsung dipanggil rektor. Apalagi tiga periode. Njuk, terus gimana rupa negeri ini di masa depan? Sedih ya,” katanya melalui akun Twitternya, Senin (28/6/2021).
Menurutnya, saat kritik dari mahasiswa sudah direpresif oleh pihak pemerintah, maka tak ada lagi hal yang bisa dilakukan untuk melawan hal tersebut.
“Wis, ndangdutan saja, neng kritik saja ndak boleh, cung. ikut mazhabnya cah nom kae,” tulisnya lagi. [wip]