IslamToday ID– Sistem hukum Indonesia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bahkan penegakannya semakin memburuk. Misalnya saja kasus tes TWK KPK yang belum mememukan titik terang, hingga munculnya regulasi yang menguntungkan oligarki.
Hal ini dikatakan langsung oleh Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI ), Siti Zuhro dalam acara webinar, yang disiarkan di kanal Youtube BANG EDY CHANNEL.
Ia juga menyebutkan perbaikan hukum sejak pemilu 2019 tak pernah dilakukan. Seperti diketahui, periode pertama Jokowi sudah mendapatkan rapot merah terkait penegakan hukumnya.
Kala itu, Jokowi dinilai belum mampu membangun satu sistem hukum yang kokoh dan sehat. Menurutnya, di tahun 2020, banyak masyarakat yang berharap hukum Indonesia menjadi semakin baik.
Tetapi sebaliknya, penegakan hukum malah semakin runcing kebawah bagi kalangan masyarakat miskin. Penegakan hukum di era sekarang pun dinilai bukan menjadi pelindung untuk masyarakat, dan bukan menjadi ‘panglima’ di Indonesia.
“Sebelum tahun 2020 kita ini kan belum mampu membangun satu sistem hukum kita yang betul-betul bisa kita kedepankan untuk menjadi landasan dalam menjalankan suatu sistem demokrasi yang berkualitas, sistem demokrasi yang substantif ,sistem demokrasi yang sehat,” ujarnya, Senin ( 26/07/2021)
“ Jadi hukum yang harusnya menjadi panglima bukan politik, di periode pertama dari pak Jokowi kan dikatakan bahwa rapotnya merah menjelang pemilu 2019, oleh karena itu kita minta kan di periode ke dua ada perbaikan hukum yang signifikan tapi ternyata ketika kita tunggu tunggu sampai tahun 2020 ketika covid hadir permasalahan hukum ini semakin menukik ketika memang kita saksikan bersama-sama KPK kita tidak berfungsi,”jelasnya kemudian.
Siti Zuhro menyebutkan dalam kepemimpinan Presiden Jokowi juga masih belum menghilangkan polarisasi dalam politiknya. Seperti dalam peristiwa pemecatan 75 pegawai KPK, yang muncul istilah pegawai taliban dan bukan taliban
Kemudian pada pemilu 2014, 2019. Dimana peristiwa tersebut penduduk Indonesia seoalah terbelah menjadi dua kelompok yang memiliki perbedaan pendapat. Pasalnya, ketika itu, terjadi ‘peperangan’ antar pendukung calon presiden.
Jika hal ini terus terjadi, menurutnya, hal ini akan membuat masyarakat akan saling menyerang, dan akan terjadi perbelahan antar masyarakat.
“ Ini ada tarikan politik. Jadi tidak mungkin kalau tidak ada tarikan politik. kenapa ? karena kita memang belum mampu memberikan solusi terhadap polarisasi, sehingga isu radikalisme masuk ke area wawasan kebangsaan ( tes TWK KPK ). Sehingga istilahnya ada pegawai Taliban. Ini akan panjang dampaknya terhadap birokrasi kita, ini akan menumbuhkan pembelahan di internal ASN, ” kata Siti Zuhro
Penulis : Kanzun Dinan