(IslamToday ID) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan catatan khusus terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang pada Rabu (20/10/2021) genap berusia dua tahun.
Salah satu yang disoroti ialah hasil Lembaga Riset Keuangan asal Amerika Serikat (AS) bernama AidData yang memperkirakan Indonesia punya utang tersembunyi ke China sebesar Rp 245 triliun, diduga untuk membiayai berbagai proyek besar pemerintah.
Sebagian besar merupakan pembiayaan pembangunan dalam program Belt and Road Initiative (BRI). Salah satunya kereta cepat Jakarta-Bandung yang menuai polemik.
“Jangan sepelekan temuan ini. Terlebih, dampak dari keputusan yang serba instan dan kejar tayang, pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini ditanggung APBN,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera seperti dikutip dari laman Fraksi PKS, Sabtu (23/10/2021).
Selain itu, terkait juga kinerja penegakan hukum yang melemah. Kepuasan publik menurun dari 65,6 persen (April) menjadi 59,4 persen (Oktober) menurut Survey Nasional Kompas Oktober 2021.
“Banyaknya kasus pelanggaran hukum yang tidak diselesaikan secara layak patut diduga menjadi penyebab. Seperti kasus dugaan pemerkosaan tiga anak di bawah umur oleh ayah kandung di Luwu Timur (Sulawesi Selatan) yang membuat polisi membuka kembali kasus ini,” ungkap Mardani.
“Juga kasus smackdown mahasiswa di Tangerang mestinya bisa menjadi cambuk peningkatan pendekatan nan humanis demi kepolisian yang presisi,” tambahnya.
Kemudian, isu pemberantasan korupsi khususnya yang terjadi di KPK. Yang menjadi perhatian pihaknya adalah amat disayangkannya sikap diamnya Presiden Jokowi saat menangani polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK.
“Polemik TWK KPK dan diamnya Pak Jokowi amat disayangkan. Kepercayaan publik terhadap KPK pun jeblok. Perlu diingat dukungan publik punya nilai strategis bagi KPK,” katanya. [wip]