(IslamToday ID) – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk minyak goreng sawit. Hal itu terkait dengan upaya menyelesaikan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng.
Mulyanto mengatakan sudah satu bulan sejak HET minyak goreng sawit (MGS) curah terbaru diberlakukan, namun komoditas ini masih langka dan harganya masih tinggi.
Karena itu pemerintah perlu membuat terobosan radikal agar masalah ini bisa tuntas dan tidak terulang dikemudian hari. “Kalau dibiarkan entah sampai kapan harga MGS curah ini mencapai HET,” kata Mulyanto seperti dikutip dari Sindo News, Senin (18/4/2022).
Ia menambahkan dalam satu bulan terakhir ini, pemerintah sudah gonta-ganti kebijakan dari pendekatan perdagangan menjadi pendekatan industri. Pendekatan perdagangan dilakukan melalui subsidi domestic market obligation (DMO) CPO dan turunannya dengan harga domestic price obligation (DPO).
Sementara pendekatan industri, dilakukan melalui subsidi MGS via dana sawit. Namun hasilnya tetap saja pemerintah tidak dapat mengendalikan harga MGS sesuai HET. Karena produsen dan distributor MGS-nya itu-itu saja dan bersifat oligopolistik.
“Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk mengatur produksi dan pembentukan harga. Sementara kepatuhan pada regulasi yang ada, baik di sisi produksi maupun di sisi distribusi sangat mengkhawatirkan,” ujar Mulyanto.
Di sisi lain, salah satu kendala pembentukan BUMN MGS adalah lahan sawit BUMN yang terbatas, hanya sebesar 4 persen. Swasta besar menguasai 55 persen lahan perkebunan kelapa sawit. Sementara, kepemilikan lahan sawit masyarakat sebesar 41 persen. [wip]