ISLAMTODAY ID— Dokumen grafis berjudul ‘Kaisar Sambo dan Konsorsium 303’ beredar luas di masyarakat. Kebenaran dari dokumen serta motif penyebaran dokumen menimbulkan berbagai spekulasi yang harus segera di jawab oleh pihak kepolisian.
Dugaan sementara dokumen grafis setebal enam halaman pdf itu sengaja dibuat oleh oknum kepolisian. Kompleksitas data serta skema pembuatan grafis sangat mirip dengan yang selama ini dilakukan oleh pihak kepolisian.
“Datanya cukup lengkap apalagi dikaitkan dengan kemampuan menarik akses informasi, komunikasi di dalam (misalnya rekaman chat telegram). Artinya pihak yang mempunyai keahlian, akses untuk menarik data (seperti polisi dan instansi lain),” kata Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso dalam Dua Sisi TvOne, Kamis (18/8).
Sugeng menambahkan berdasarkan pengalamannya selama mengikuti prosesi gelar perkara, gaya penyajian grafis sangat mirip dengan gaya pihak penyidik kepolisian. Pembuatan grafis dengan model flowchart (diagaram) dilakukan untuk mempermudah pemahaman peserta gelar perkara.
“Jadi kalau gelar perkara penyidik itu membuat flowchart yang memudahkan pengertian para peserta gelar perkara,” ungkap Sugeng.
“Biasanya memang dikerjakan oleh penyidik untuk gelar perkara,” jelasnya.
Pada saat yang sama juga terkuak dugaan bahwa beredarnya dokumen itu adalah bagian dari skenario ‘serangan’ kepada kelompok genk Sambo. Kelompok mafia yang diketuai oleh Irjen Pol. Ferdy Sambo (FS).
“Saya melihat, ini ‘menyerang’ FS dengan beberapa nama yang disebutkan dengan mendeskreditkan nama yang disebutkan,” tutur Sugeng.
Dugaan lainnya juga terkait persaingan internal yang terjadi dalam tubuh kepolisian.
“Ini ada persaingan internal juga, saya punya dugaan begitu,” ucap Sugeng.
Dugaan ini berdasarkan nama-nama yang disebutkan dalam dokumen grafis yang beredar luas. Mengingat sebagian dari nama-nama tersebut juga termasuk anggota kelompok elite polisi, Satgasus Merah Putih yang pernah diketuai oleh Sambo.
“Karena satgasus juga menimbulkan ada polisi elit mengakibatkan kecemburuan. Walaupun nama-nama itu tidak terkait peristiwa tindak pidananya,” ujar Sugeng.
Beredarnya dokumen ini sekaligus menunjukan ada dua kasus besar yang harus ditangani oleh pihak kepolisian. Pertama tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), kedua Konsorsium 303, judi online di Indonesia.
Fokus Polri
Polri melalui Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan jika pihaknya akan fokus pada kasus tewasnya Brigadir J.
“Timsus saat ini fokus untuk pembuktian pasal yang sudah diterapkan adalah 340 subsider 338 juncto 55 dan 56, fokus di situ. Pembuktian secara materiil baik secara formil,” ujar Dedi pada Kamis (18/8).
Pengabaian sementara dalam kasus dokumen Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 ini untuk mempercepat proses kasus Brigadir J. Terutama untuk segera disampaikan kepada pihak JPU.
“Karena itu yang justru akan kami sampaikan ke JPU dan diuji dalam proses persidangan yang terbuka, yang transparan,” ungkap Dedi.
Polri memiliki tanggungjawab moral untuk menjelaskan kepada masyarakat. Benar atau salahnya dokumen tersebut, sehingga profesionalitas Polri bisa terlihat jelas di masyarakat.
Sementara itu di twitter juga beredar data bahwa Polisi Indonesia mendapatkan peringkat ke-18 lembaga kepolisian terkorup di dunia dengan skor 7,56.
“Polisi Indonesia paling korup di Asean, nomer 18 di dunia,” tulis wartawan senior, Gigin Praginanto di twitternya (18/8/2022). (Kukuh Subekti)