(IslamToday ID) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak keras rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang kemungkinan akan diberlakukan pekan depan.
“PKS minta Presiden Jokowi tidak menaikkan harga BBM bersubsidi,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (20/8/2022).
Keputusan pemerintah menaikan BBM bukan pada waktu yang tepat. Sebab, itu justru hanya akan membuat masyarakat makin menderita setelah dua tahun lebih terdampak Covid-19.
“Kalau pemerintah tetap nekat, itu seperti bait lagu populer teganya… teganya… teganya…” tegas Mulyanto.
Anggota Komisi VII DPR RI ini menyebut saat ini saja inflasi tahunan sebesar 3,94 persen, tertinggi sejak Oktober 2015. Oleh karenanya, jika BBM bersubsidi dinaikkan, maka diperkirakan inflasi akan melejit ke angka 7 atau 8 persen.
Sebab kenaikan harga BBM bersubsidi akan mendorong secara berantai kenaikan harga barang dan jasa lainnya secara luas. “Ini tentu akan mencekik kehidupan rakyat dan menambah angka kemiskinan,” pungkasnya.
Sementara, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda menilai rencana menaikkan harga BBM oleh pemerintah merupakan pilihan yang sulit.
“Saya rasa pilihan pemerintah cukup sulit ya, mengingat saat ini sedang tinggi inflasi kita, dimana jika menaikkan harga BBM akan membuat inflasi kita semakin tidak terkendali,” ujar Nailul.
Magister analisis kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) ini menerangkan, saat ini inflasi Indonesia sudah mencapai 4,94 persen, sehingga jika ada kenaikan BBM akan membuat inflasi meledak angkanya. “Bisa mencapai lebih dari 7 persen jika pertalite dinaikkan,” ujarnya.
Nailul menerangkan, meledaknya inflasi akan terlihat dari kenaikan barang-barang kebutuhan pokok hingga ongkos transportasi. Tapi jika tidak dinaikkan beban APBN semakin berat.
Maka dari itu, ia berpendapat, langkah paling pas yang mau tidak mau harus diambil pemerintah adalah menaikkan harga BBM non pertalite. “Jadi pertalite masih tetap harganya. Walaupun demikian, pasti akan terjadi pergeseran konsumsi dari pertamax ke pertalite,” ungkapnya.
“Makanya perlu diantisipasi dari sisi penerima manfaat subsidi dan stok,” pungkasnya menambahkan. [wip]