(IslamToday ID) – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah (pemda) ikut mengantisipasi kenaikan harga pokok sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Salah satunya dengan menanggung biaya transportasi bahan pokok jika harganya mulai naik.
“Jadi jika harga kebutuhan pokok beranjak naik, pemerintah daerah menanggung biaya transportasi. Ini perintah presiden,” kata Moeldoko dikutip dari Kompas, Selasa (20/9/2022).
Ia juga meminta daerah mengupayakan agar tidak terjadi kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu cepat. Sebab kondisi tersebut berpotensi membebani masyarakat dan menimbulkan gejolak sosial.
“Misalnya untuk masalah energi, minyak, BBM, dan lainnya, pemda dapat membuat sistem bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Kemudian Tim Pengendali Inflasi daerah melibatkan aparat pengawas untuk memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Adapun pada Ahad (18/9/2022), Moeldoko memantau perkembangan harga komoditas pangan di pasar besar Ratu Tunggal, Pangkalpinang. Dirinya mendatangi satu per satu lapak pedagang yang menjual komoditas pangan, seperti bawang merah, cabai, dan telur.
Dari hasil perbincangan dengan sejumlah pedagang, Moeldoko mendapati bahwa kenaikan harga komoditas pangan tidak signifikan dan cenderung stabil. “Memang ada kenaikan, tapi tidak signifikan. Seperti bawang merah, naik hanya Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per kilogram. Telur malah masih normal, yakni Rp 1.800 per butir. Jadi bisa disimpulkan harga-harga masih stabil,” katanya.
Moeldoko menegaskan, Jokowi telah memerintahkan jajarannya baik yang ada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk terus menjaga stabilitas harga komoditas pangan dan energi agar tidak berpengaruh terhadap laju inflasi. Ia juga mengingatkan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengalihan subsidi BBM untuk tambahan bantalan sosial sebesar Rp 24,17 triliun.
Bantalan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan bantuan untuk sektor transportasi untuk menjaga daya beli masyarakat dan menahan peningkatan angka kemiskinan.
Sementara itu, dalam sambutannya pada rapat pengendalian inflasi bersama kepala daerah di Istana Negara pada 12 September lalu, Jokowi mengatakan pemerintah berharap besaran inflasi dapat ditahan di bawah 5 persen pada tahun ini.
Oleh karenanya, presiden meminta kerja sama pemerintah pusat hingga pemda untuk dapat menekan laju inflasi secara maksimal. Menurut Jokowi, kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan inflasi sebesar 1,8 persen.
“Dan ini yang kita tidak mau, oleh sebab itu saya minta gubernur, bupati, walikota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi Covid-19. Saya yakin insya Allah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5 (persen),” ujar Jokowi.
Ia juga menuturkan ada cara khusus yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu menekan laju inflasi, yakni memanfaatkan 2 persen dana transfer umum berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).
“Ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaian akibat dari penyesuaian harga BBM, 2 persen, bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan, nelayan misalnya harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka, ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa dibantu dari subsidi ini,” kata Jokowi.
“Juga UMKM bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM, transportasi umum juga bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa saja dibantu, bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi bisa dibantu lewat subsidi,” lanjutnya.
Selain itu, kepala negara juga menyarankan agar pemerintah daerah memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga untuk memberikan subsidi biaya transportasi pengangkutan barang. Misalnya, untuk mengangkut bawang merah, telur, atau bawang putih dari daerah tertentu. [wip]