(IslamToday ID) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pembatasan penjualan elpiji 3 kg hanya pada penyalur-penyalur resmi, justru menyulitkan rakyat kecil. Alasannya, pembatasan ini akan membuat penyaluran melalui pengecer seperti warung-warung kecil tak akan ada lagi.
“Kebijakan pemerintah muaranya adalah rakyat, oleh karena itu jangan membuat kebijakan yang menyulitkan rakyat, termasuk distribusi gas elpiji 3 kg,” kata anggota YLKI Rio Priambodo dikutip dari Liputan 6, Selasa (17/1/2023).
Selain itu, YLKI menegaskan jika pemerintah menilai subsidi elpiji 3 kg tidak tepat sasaran, maka perlu memikirkan formulasi distribusi yang tepat dan tidak menyulitkan masyarakat untuk membelinya. “Pemerintah perlu memikirkan formulasi distribusi yang tepat,” imbuhnya.
Sebagai informasi, langkah pembatasan penjualan elpiji 3 kg ini sedang diuji coba oleh PT Pertamina Patra Niaga. Terdapat beberapa daerah yang saat ini sudah menjalankan pembatasan tersebut.
Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan, Pertamina masih terus memperbanyak pangkalan sesuai dengan arahan Kementerian ESDM. Rencananya penjualan elpiji subsidi ini akan diintegrasikan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Jika ternyata masyarakat yang membeli elpiji subsidi belum masuk daftar itu, baru akan dimuat berdasarkan KTP atau KK yang dimiliki. Tujuannya, agar membuat penyaluran elpiji subsidi tepat sasaran.
Irto juga mengatakan, saat ini Pertamina masih melakukan uji coba di sejumlah daerah dalam implementasinya. Saat ini, proses uji coba sedang dijalankan di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang; Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan; Kecamatan Ngalian, Kota Semarang; Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam; dan Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
Pemerintah akan membatasi penjualan elpiji 3 kg hanya pada penyalur-penyalur resmi. Artinya, penyaluran melalui pengecer seperti warung-warung kecil tak akan ada lagi.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, target pembatasan itu akan dilakukan secara bertahap. Seiring dengan pendataan masyarakat yang dinilai pantas membeli elpiji bersubsidi 3 kg.
Dengan demikian, pemerintah meminta Pertamina untuk meningkatkan pengawasan di lapangan dari tingkat agen hingga pangkalan. Menteri ESDM Arifin Tasrif sendiri disebut telah mengirimkan surat terkait hal tersebut.
“Kita sudah ada surat dari Pak Menteri ke Pertamina untuk memperhatikan pengawasan itu sampai ke konsumen,” kata Tutuka, Kamis (12/1/2023).
Tindak lanjut yang harus dilakukan Pertamina adalah menambah sub penyalur. Ke depan, tidak ada lagi pengecer karena masyarakat langsung membeli elpiji 3 kg ke sub penyalur. Agar data konsumen akurat, nantinya akan digunakan sistem informasi, tidak ada lagi pencatatan secara manual.
“Pencatatannya menggunakan sistem informasi, tidak manual. Nah kalau dari sub penyalur itu bisa tepat sasaran, kita bisa mengatakan sistem itu lebih baik karena sampai langsung ke konsumen,” tegasnya.
Langkah ini merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan elpiji bersubsidi agar tepat sasaran. Mengacu pada data yang juga tengah dikumpulkan dan diperbarui pemerintah.
Tutuka menjelaskan, terdapat beberapa tahapan dalam transformasi subsidi elpiji 3 kg tepat sasaran. Namun tahapan yang paling krusial adalah pendataan konsumen. Acuan yang digunakan adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Kita uji coba data P3KE karena kita melihat kalau sumber data P3KE lebih bersejarah. P3KE itu kan sumbernya data BKKBN dan selalu diupdate, sehingga harapannya lebih akurat,” paparnya.
Sejak Oktober 2022, telah dilakukan uji coba penggunaan sistem merchant apps lite di sub penyalur dalam rangka pendataan konsumen. Uji coba dilakukan pada masing-masing satu kecamatan di Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Batam, Semarang, dan Mataram.
Di wilayah-wilayah tersebut, konsumen menyebutkan NIK sebelum melakukan pembelian elpiji bersubsidi. Konsumen yang telah tercatat dalam data P3KE dapat langsung bertransaksi. Sedangkan konsumen yang belum tercatat dapat mengisi data pada MAP Lite dengan bantuan pangkalan.
Proses ini hanya perlu dilakukan satu kali dan selanjutnya konsumen dapat bertransaksi seperti biasa. Tutuka melanjutkan, selama masa uji coba semua konsumen yang terdata dapat membeli elpiji 3 kg bersubsidi. “Tidak ada pembatasan untuk rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan elpiji untuk memasak,” tegasnya. [wip]