(IslamToday ID) – Pengamat politik Rocky Gerung bersuara perihal langkah Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk mengelola informasi intelijen dari Badan Intelijen Negara (BIN). Ia menilai perintah yang diberikan di tengah suasana politik yang menghangat jelang Pemilu 2024 itu sebagai langkah politis dan bentuk perlawanan Jokowi terhadap partai pengusungnya.
“Jokowi akhirnya mempolitisasi BIN,” kata Rocky dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (21/1/2023).
Ia menyebut perintah Jokowi ke Prabowo itu adalah bentuk perlawanan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnowati. Rocky menilai BIN merupakan alat yang sebelumnya “dikuasai” Megawati.
“Sebetulnya Megawati akhirnya mau dipreteli kekuasaannya. Kita tahu Pak BG BIN (Kepala BIN Budi Gunawan) itu ada di bawah kekuasaan Megawati,” tutur Rocky.
Penugasan Jokowi ke Prabowo juga dinilai salah kaprah. Presiden dan Kementerian Pertahanan seharusnya sama-sama berperan sebagai user dari informasi BIN. Bukan mengumpulkan informasi.
“Sekarang fungsinya itu (fungsi BIN) langsung atau tidak langsung dipindahkan ke Departemen (Kementerian) Pertahanan. Padahal Departemen Pertahanan adalah user dari pengguna informasi BIN,” tutur Rocky.
“Bukan dia yang mengumpulkan informasi, dia (Kemenhan) pengguna,” tambahnya.
Rocky juga menilai keputusan Jokowi justru menunjukkan diplomasi yang berantakan. Di sisi lain, Jokowi juga dianggap telah membocorkan kelemahan intelijen negara kepada asing dengan mempreteli BIN-nya.
“Dan yang paling senang adalah intelijen-intelijen asing. BIN sudah berantakan,” tuturnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi bertemu dengan Menhan Prabowo belum lama ini. Dalam pertemuan itu, Jokowi memerintahkan Prabowo untuk bisa memadukan informasi intelijen yang tersebar di berbagai instansi. [wip]