(IslamToday ID) – Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam menilai PDIP mulai menabuh genderang perang terhadap Presiden Jokowi melalui pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto soal program food estate (lumbung pangan).
“Genderang perang PDIP mulai ditabuh terhadap Jokowi. Melalui pernyataan Hasto yang mengatakan bahwa food estate adalah kejahatan lingkungan nyata-nyata sindiran keras kepada Jokowi,” kata Saiful, Rabu (16/8/2023).
Di mana, kata Saiful, program food estate tersebut merupakan bagian dari program unggulan Jokowi yang digawangi Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan (Menhan).
“Jelas pernyataan Hasto merupakan tantangan terbuka PDIP kepada Jokowi, karena program tersebutlah yang juga membantu Jokowi untuk mempertahankan lumbung pangan nasional. Jika dipersoalkan maka sama halnya mempersoalkan program yang telah dijalankan oleh pemerintahan Jokowi,” kata Saiful dikutip dari RMOL.
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini melihat PDIP kali ini sudah berada di jalan yang benar. Mengingat, selama ini kritik hanya dilontarkan kepada Anies Baswedan atau kepada lawan-lawan politik yang berada di luar pemerintahan.
“Namun Hasto beberapa waktu yang lalu justru memposisikan diri sebagai pihak yang benar dengan melakukan kritik, dan bahkan perlawanan terhadap Jokowi melalui program food estate,” pungkas Saiful.
Sementara, dalam kritiknya Hasto juga menyinggung penanggung jawab program food estate tersebut, yakni Menhan Prabowo Subianto.
Menanggapi itu, anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono angkat bicara. Menurutnya, apa yang disampaikan Hasto tidak tepat. “Kritik Pak Hasto salah alamat. Bagi saya agak sedikit memalukan. Pak Hasto rupanya nggak ngerti luas lahan hutan kita,” kata Bambang.
Dalam kritiknya, Hasto menyinggung bahwa program food estate telah membabat hutan kita. Padahal, menurut Bambang, lahan hutan yang digunakan untuk food estate merupakan lahan hutan gambut yang sudah tak terpakai.
“Jadi yang dipakai untuk food estate itu di lahan hutan gambut, bukan hutan lindung. Lahan yang tak terpakai itu dimanfaatkan buat kebutuhan pangan kita,” terangnya.
Anggota Komisi V DPR periode 2014-2019 itu lebih lanjut menjelaskan bahwa sejak program ini digulirkan di tahun 2020, baru sekira 400 hektare lahan hutan gambut sudah digunakan. Jumlah luasan lahan itu tidak sebanding dengan luas hutan kita yang kini mencapai 125,8 juta hektare.
“Jadi tidak sebanding luasan food estate itu dengan apa yang dikatakan Pak Hasto. Pak Hasto tidak ngerti tentang pemanfaatan lahan yang benar. Food estate itu di bekas proyek lahan gambut, jumlahnya juga relatif sangat kecil,” pungkasnya. [wip]