(IslamToday ID) – Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menyoroti hadirnya ajudan Prabowo Subianto, Mayor TNI Teddy Indra Wijaya di acara debat capres yang digelar 12 Desember lalu. Ia tidak sependapat dengan sang ajudan yang adalah seorang TNI aktif namun mengenakan baju timses.
Connie mempertanyakan tentang seragam timses yang dikenakan Teddy karena terkait dengan netralitas TNI. Mayor yang pernah mendapat penghargaan dari pasukan elite Amerika Serikat (AS) itu berada di tengah-tengah kursi para pendukung Paslon 02.
“Saya tidak sependapat, misalnya kenapa beliau harus menggunakan baju sesuai baju timses,” kata Connie dikutip dari wawancara khusus iNews Prime, Selasa (19/12/2024).
Connie tampak menyayangkan kejadian tersebut, pasalnya masih ada baju sipil yang bisa dikenakan dalam acara serupa oleh Teddy. “Karena di Kemenhan ini ada baju untuk aparatur sipil juga untuk militer,” ujarnya.
Selain soal seragam yang dikenakan Teddy, Connie juga mempertanyakan soal posisi Presiden Jokowi yang memberikan izin perangkat kerjanya yakni Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ikut dalam kontestasi Pilpres.
“Kenapa presiden mengizinkan siapapun yang maju masih boleh memegang jabatan? Presiden harus awasi,” ucapnya.
Tidak berhenti di situ, Connie juga menekankan posisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus lebih tegas soal hal tersebut. Bawaslu harus mengeluarkan aturan ketat bahwa TNI maupun Polri yang terlibat dalam proses debat Capres 2024 menggunakan baju yang netral.
Baju yang menjadi pilihan tepat, menurutnya, adalah batik yang tidak menggambarkan warna apapun tentang pencalonan presiden di Pemilu 2024.
Seperti diketahui, dalam aturan pemilu yakni UU No 7 Tahun 2017 disebutkan secara tegas bahwa TNI adalah salah satu institusi yang harus netral dalam proses perpolitikan di Indonesia.
Sebagaimana pernah diungkap oleh anggota Bawaslu RI, Puadi bahwa TNI yang memiliki tugas menjaga keamanan, pertahanan, serta kedaulatan negara harus berdiri di atas kepentingan nasional.
“Netralitas anggota TNI dan Polri mutlak diperlukan guna menciptakan pemilu yang damai dan bahagia. Dalam suasana pesta demokrasi, tugas utama TNI dan Polri adalah memastikan bahwa pemilu berjalan dengan aman, damai, dan adil tanpa intervensi politik kekuasaan. Sebagai institusi negara, TNI dan Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional, bukan di atas kepentingan partai politik atau kelompok tertentu,” kata Puadi. [wip]