(IslamToday ID) – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan tuduhan soal kecurangan Pemilu 2024 perlu disikapi melalui instrumen hukum yang dimiliki negara, tidak dengan “cara jalanan”.
“Karena kita negara hukum, jangan diselesaikan dengan cara-cara jalanan begitu,” kata Moeldoko menjawab usulan pengadilan rakyat untuk menyikapi dugaan kecurangan Pemilu 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu (13/3/2024).
Moeldoko kembali menekankan Indonesia merupakan negara hukum yang telah dilengkapi sejumlah instrumen hukum dan penyelenggara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi.
“Proses-proses itu yang harus kita dukung,” tuturnya.
Sebelumnya, pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar atar biasa disapa Uceng menyerukan pembentukan pengadilan rakyat. Hal itu bertujuan untuk menegakkan etika dan konstitusi serta penguatan demokrasi di Indonesia usai pemilu.
Universitas Gajah Mada (UGM) diharapkan untuk memfasilitasi pengadilan rakyat terhadap praktik demokrasi yang dilakukan selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya ingin mengajak begini, hari ini DPR sudah mulai angket, DPD sudah memulai pansus, apa yang akan dimulai oleh kita akademisi terkhusus UGM. Apa? Maka harus kita pikirkan langkah yang lebih konkret, saya kira salah satu tawaran dan saya minta bisakah nanti ini dilakukan di UGM adalah kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat,” ujar Uceng dilansir dari DetikJateng, Rabu (13/3/2024).
Uceng menjelaskan pengadilan rakyat ini menjadi penting. Bahwa ketika negara, lembaga negara tidak serius mengadili, tidak serius menjatuhkan sanksi, tidak serius melakukan penghukuman, rakyat harus mengambil itu dan melakukan pengadilan rakyat.
“Mari mungkinkah pengadilan rakyat kita lakukan, mungkinkah UGM akan memfasilitasi pengadilan rakyat itu, saya kira ini akan, harus, dan inilah yang akan membuat UGM melunasi tagihan sekian lama dari perjuangan yang harus dilakukan,” ucapnya.
Ia menilai bahwa UGM bahkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan itu. Sekarang hanya tinggal kemauan untuk menjalankan hal tersebut.
Lebih lanjut, Uceng mengatakan kondisi saat ini memunculkan lagi oposisi. Baginya ini kesempatan baik karena selama ini oposisi telah lama mati.
“Pertama apa kesempatan paling utama yang harus kita sadari. Perlakuan Jokowi seperti ini, itu menguatkan kembali oposisi yang lama mati, itu harus disambut oleh kita semua,” sebutnya.
Oleh karena itu, demokrasi hari ini harus dibangun ulang. Sebab, arus kekuatan demokrasi saat ini tidak demokratis.
“Kita semua harus membangun ulang arus demokrasi itu kita harus mengembalikan arusnya ke dasar utamanya, itu panggilan kita semua, itu yang kedua buat saya, panggilan kita semua bahwa jangan biarkan demokrasi menuju arus yang terbaik. Arus itu tetap harus kembalikan ke jalan yang tepat,” pungkasnya.(hzh)