(IslamToday ID) – Politikus PDIP Deddy Sitorus mengaku hingga saat ini memang belum ada instruksi dari Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani terkait pengguliran hak angket.
Padahal wacana mengenai hak angket sudah berjalan selama dua bulan dan dicetuskan langsung oleh capres 03 Ganjar Pranowo.
Meski belum ada instruksi langsung dari Puan, namun Deddy menolak apabila hak angket dikatakan hanya sekadar wacana kosong.
“Kalau Mbak Puan mengatakan belum ada berarti memang belum. Apakah itu diintepretasikan sebagai tidak akan, tidak ada juga Bu Puan mengatakan itu. Tapi memang kalau mau mengajukan hak angket itu untuk kepentingan bersama, untuk bangsa, untuk rakyat. Alasan-alasan filosofis, konstitusionalnya, regulasinya, semua kan memang harus betul-betul dipikirkan dengan matang,” kata Deddy dikutip dari YouTube CNN Indonesia, Sabtu (30/3/2024).
Selain itu, lanjutnya, hak angket tidak cukup bila hanya diusung oleh PDIP karena minimal harus dua fraksi di DPR.
“Setidaknya dibutuhkan satu fraksi. Kalaupun sudah ada satu fraksi bagaimana probabilitasnya untuk kemudian lolos di paripurna. Jadi kan itu bukan gimik politik. Jadi Mbak Puan mengatakan sampai hari ini dalam konteks itu memang belum ada pembicaraan formal apalagi di fraksi,” jelasnya.
Disinggung mengenai keberlanjutan pembahasan hak angket di internal fraksi, Deddy mengatakan, sudah ada tapi memang belum menghasilkan langkah dan tindakan yang nyata.
“Kalau di internal fraksi, kalau diskusi sudah ada. Dalam artian langkah politik konkret memang belum sebagaimana disampaikan oleh Ibu Puan. Jadi memang harus dipikirkan secara mendalam, jangan sampai layu sebelum berkembang,” ujarnya.
Pihaknya kini mengaku hanya menunggu arahan dari fraksi maupun DPP mengenai keberlanjutan hak angket ini. Namun ia tegas menolak anggapan yang mengatakan bahwa pada akhirnya hak angket tidak akan bergulir.
“Karena politik itu tidak bisa hanya sekedar gimik-gimik. Kalau yang ngomong itu TPN (hak angket gagal) itu tidak ada urusannya dengan partai, kecuali yang mengatakan DPP partai. Kalau yang mengatakan orang TPN bukan ranahnya dia. Dan di dalam PDIP diskusi (hak angket) itu masih intens dilakukan,” pungkasnya. [ran]