(IslamToday ID) – Kepala daerah dilarang mengganti pejabat menjelang Pilkada 2024, terhitung sejak 22 Maret 2024 lalu. Hal itu ditegaskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/4/2024).
“Dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas, demi menjamin konsistensi kepastian hukum, serta proses penyelenggaraan pemilihan yang efektif dan efisien,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.
Pihaknya juga menyampaikan hal ini kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai pihak yang mengkoordinasikan para kepala daerah melalui surat bernomor 438/PM/K1/03/2024 yang ditembuskan kepada KPU RI.
“Bawaslu mengimbau kepada Menteri Dalam Negeri untuk memastikan tidak terdapat penggantian pejabat baik oleh Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota maupun penjabat Gubernur atau penjabat Bupati/Walikota 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024,” jelas Bagja.
Larangan ini merupakan tindak lanjut dari UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Pilkada. Dalam beleid itu, larangan juga berlaku bagi daerah-daerah yang saat ini dipimpin oleh penjabat walikota, bupati, dan gubernur.
Adapun KPU RI akan melakukan penetapan pasangan calon kepala daerah pada 22 September 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada 2024.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI Lolly Suhenty menambahkan kepala daerah atau penjabat kepala daerah yang melakukan mutasi pejabat jelang Pilkada 2024 akan disanksi karena melanggar administrasi pemilu.
“Itu pasti masuk dugaan pelanggaran ya, yang sifatnya administrasi pemilu,” ujar Lolly.
Bawaslu nantinya menjadi pihak yang dapat memeriksa hal tersebut. Peringatan Bawaslu itu mempertimbangkan dampak yang luas dari mutasi atau penggantian pejabat daerah jelang pemungutan suara.
Dengan demikian, Bawaslu menegaskan agar kepala daerah atau penjabat kepala daerah tidak melakukan hal tersebut. “Potensi dugaan pelanggaran administrasinya akan besar,” pungkasnya. [wip]