ITD NEWS — Proyek Kereta Cepat Indonesia China menuai banyak kritik pedas usai sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai sangat merugikan Indonesia. Pemerintah menyepakati ijin konsensi yang diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun, lalu permintaan agar APBN menjadi jaminan dari utang Indonesia ke China, hingga bunga utang yang tinggi.
Jurnalis dan Pendiri WatchDoc Documentary, Dandhy Dwi Laksono megungkapkan jika semakin besar jaminan yang dituntut oleh kreditur (China) maka potensi risiko bisnis dari proyek tersebut juga besar.
“Makin besar jaminan yang diminta kreditur, artinya: 1. Proyek berisiko tinggi. 2. Prospek bisnisnya tidak meyakinkan. dan ini yang penting: 3. Krediturnya tahu sedang berhadapan dengan orang kepepet: Kadung malu kalau batal, dan gak punya pilihan ke kreditur lain,” kata Dandhy dalam tweetnya @Dandhy_Laksono pada Jum’at, 14 April 2023.
Begitu pula kritik dari Pengamat Kebijakan Publik dan Wartawan Senior, Gigin Praginanto. Ia menilai besaran bunga utang yang diminta China sebagai sebuah pemerasan.
“Masak bunga pinjaman antar pemerintah 3,4%. Ini namanya pemerasan gaya China. Ketika pengutang makin terjepit oleh waktu, bunga sehingga terlalu sulit menolak,” ujar Gigin dalam cuitannya @giginpraginanto pada 11 April 2023.
Kritik lebih pedas juga disampaikan oleh Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010, dan Deklarator Koalisi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Muhammad Said Didu. Ia juga mengingatkan jika tuntutan China tidak dikabulkan maka sejumlah aset strategis Indonesia seperti bandara menjadi kompensasinya.
“Setelah China meminta utang kereta api Cepat dibayar lewat APBN, dan jika gagal maka tuntutan berikutnya adalah meminta infrastruktur yang untung untuk diserahkan ke China. China pasti sedang mengincar Bandara Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, dan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai kompensasi,” ujar Didu dalam tweetnya @msaid_didu pada Kamis, 13 April 2023.
Sementara itu Associate Professor Bidang Sosiologi Nanyang Technological University (NTU), Singapura, Sulfikar Amir, P. hD mengingatkan pemerintah agar pembuatan proyek mempertimbangkan kalkulasi yang benar. Ia juga mengingatkan tentang proyek IKN yang justru memberikan hak konsensi mencapai 190 tahun.
“Makanya kalau bikin proyek yang supermahal dan jangka panjang kudu (harus) dihitung dengan benar pakai sains (Ilmu),bukan pakai nafsu,” ujar Sulfikar dalam tweetnya @sociotalker pada 11 April 2023.
“Ini belum urusan IKN yang ngasih konsesi 190 tahun,” tegasnya.