(IslamToday ID) – Sejumlah pakar menyoroti langkah pemerintah melakukan ratifikasi persetujuan terhadap ‘pandemic treaty’. Hal ini berimbas pada penyebaran nyamuk aedes aegypti yang disuntik bakteri wolbachia.
Penyebaran nyamuk dengan dalih untuk menekan kasus kematian akibat DBD di Indonesia menjadi ancaman serius bagi kedaulatan nasional Indonesia, terutama di sektor kesehatan. Rakyat Indonesia hanya memiliki batas waktu hingga 1 Desember 2023 untuk menolak proyek milik world mosquito program.
“Tolak WHO Pandemic Treaty mulai saat ini, karena batas waktunya sampai 1 Desember 2023,” kata Pegiat Media Sosial, Nicho Silalahi lewat akun twitternya (X) @Nicho Silalahi pada Senin, 13 November 2023.
Nicho mengungkapkan jika situasi genting seperti yang dikhawatirkan oleh para pakar dan eks Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dibiarkan saja maka kita ada dibawah cengkeraman WHO.
“Bila tidak ada rakyat yang protes besar-besaran, maka kedaulatan kesehatan (tubuh) kita dalam kekuasaan WHO,” tandasnya.
Dengan demikian pemasangan chip lewat nyamuk wolbachia ke dalam tubuh rakyat Indonesia sudah di depan mata. Artinya tubuh setiap rakyat yang tergigit nyamuk berada dalam kendali asing.
“Artinya pemasangan chip pada tubuh kita sudah di depan mata. Orang yang sudah terpasang chip akan mudah di target oleh nyamuk itu karena di kendalikan oleh IPT (Internet Protocol Transmisi),” tegas Nicho.
Pernyataan Nicho menanggapi viralnya sebuah video pertemuan para pakar kesehatan dari UGM, eks Menkes Siti Fadilah,Komjen Dharma Parengkuan serta peneliti senior Prof.Richard Claproth.
Sebelumnya eks Menkes Siti Fadilah juga menyampaikan hal serupa. Pihaknya bersama dengan sejumlah pakar kesehatan UGM berusaha menentang upaya penyebaran nyamuk berbahaya tersebut di Denpasar.
Upaya ini cukup berhasil dengan adanya penundaan penyebaran nyamuk dari Pemkot Denpasar. Sebelumnya penyebaran nyamuk wolbachia ini direncanakan akan disebar pada Senin, 13 November 2023 kemarin.
“Harapan banyak masyarakat, itu – nyamuk Wolbachia ditunda dulu penyebarannya. Nanti akan dilakukan apabila dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan,” ujar Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dilansir dari antaranews, 13 November 2023.