ISLAMTODAY ID-Beijing dilaporkan telah mengatakan kepada elit Partai Komunis untuk melepaskan kepemilikan di luar negeri dan menghindari kerentanan terhadap sanksi seperti Rusia.
Partai Komunis China (PKC), berusaha untuk melindungi petinggi negara itu dari sanksi Barat seperti yang dijatuhkan pada Rusia atas konflik Ukraina, diduga telah mengeluarkan arahan yang mengecilkan hati pejabat senior untuk membeli aset di luar negeri.
Kebijakan baru akan memblokir promosi untuk elit PKC yang memiliki kepemilikan luar negeri yang signifikan, Wall Street Journal melaporkan pada hari Kamis, mengutip orang tak dikenal yang mengetahui masalah tersebut.
Pembatasan tersebut tidak hanya berlaku terhadap aset yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh pejabat tinggi partai itu sendiri, tetapi juga aset yang dimiliki oleh istri dan anak-anaknya.
Departemen Organisasi Pusat PKC dikatakan telah mengeluarkan pembatasan investasi baru dalam pemberitahuan internal pada bulan Maret, beberapa minggu setelah Rusia melancarkan serangan militernya terhadap Ukraina.
“Para pemimpin partai setingkat menteri tidak akan lagi diizinkan memiliki aset asing seperti real estat dan saham,” ujar laporan itu, seperti dilansir dari RT, Kamis (19/5).
Pejabat partai juga akan dilarang membuka rekening yang tidak penting di lembaga keuangan luar negeri.
Misalnya, anak usia kuliah seorang pemimpin akan dapat memiliki rekening di bank lokal saat menghadiri universitas asing, tetapi dia tidak akan diizinkan untuk memarkir uang tunai di Singapura atau Swiss sebagai tempat berlindung yang aman.
Presiden China Xi Jinping sebelumnya mengecam korupsi dan pamer kekayaan oleh pejabat PKC.
Sebuah laporan tahun 2014 yang mengutip catatan yang bocor, menuduh bahwa kerabat dekat elit partai, termasuk putra mantan Perdana Menteri Wen Jiabao dan saudara ipar Xi, diduga mendirikan perusahaan luar negeri untuk menyembunyikan aset.
AS dan sekutunya telah menjatuhkan sanksi berat untuk menghukum dan mengisolasi Rusia atas serangan Ukraina.
Beberapa tindakan telah menargetkan individu, termasuk pejabat Kremlin dan pengusaha kaya.
Presiden Joe Biden telah mencari cara untuk menjual aset yang disita Rusia, seperti kapal pesiar dan real estat, sehingga uang itu dapat digunakan untuk membantu mendanai rekonstruksi Ukraina.
Sebuah RUU yang disahkan bulan lalu di Dewan Perwakilan Rakyat AS menyerukan untuk melikuidasi aset tersebut guna mengumpulkan uang tunai untuk bantuan dan rekonstruksi Ukraina.
Sementara itu, Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan pada hari Rabu (18/5) bahwa tidak sah bagi Amerika Serikat untuk menyita aset bank sentral Rusia yang dibekukan untuk membantu membangun kembali Ukraina.
(Resa/RT)