(IslamToday ID)—Laporan Wall Street Journal pada hari Kamis (14/9/2023) bahwa Washington berencana menahan sebagian dari bantuan militer asing yang dialokasikan untuk Mesir dan mengalihkannya ke negara lain.
Menurut laporan tersebut, pemerintahan Biden telah memberi tahu Kongres bahwa mereka akan menahan $85 juta bantuan militer dari Mesir, yang sebelumnya telah dikondisikan dengan pembebasan tahanan politik.
Sebaliknya, dana ini akan dilaporkan dialihkan ke Taiwan dan Lebanon, dengan $55 juta pergi ke Taipei dan $30 juta lainnya ke Beirut.
WSJ juga mengklaim bahwa beberapa anggota Kongres AS mendorong untuk menahan tambahan $235 juta bantuan bersyarat sambil mendesak untuk menghukum Kairo atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Bulan lalu, sekelompok 11 anggota Partai Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR AS meminta Sekretaris Negara AS Antony Blinken menahan seluruh $320 juta bantuan bersyarat untuk Kairo.
Mereka “mengakui hubungan bilateral sejarah yang dalam dan berakar antara AS dan Mesir,” tetapi mengatakan mereka “sangat prihatin” atas laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan dan sistematis di Mesir.
Dilansir dari RT, Jumat (16/9/2023), bantuan bersyarat yang terkait dengan catatan hak asasi manusia Mesir hanya sebagian kecil dari total $1,3 miliar yang diterima negara tersebut setiap tahun dari AS dalam bentuk pendanaan militer.
Namun, CNN melaporkan bahwa pemerintahan Biden tampaknya telah mengizinkan Kairo tetap mengakses $235 juta tersebut.
Seorang pejabat senior AS dikabarkan memberi tahu media tersebut bahwa Sekretaris Negara Antony Blinken telah “menganggap bahwa dalam kepentingan keamanan nasional AS untuk mengabaikan beberapa syarat yang terkait dengan hak asasi manusia” dan mengizinkan uang tersebut diberikan kepada Mesir.
Washington terus memberikan dukungan militer kepada Taipei di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan.
Bulan lalu, Gedung Putih memberikan persetujuan transfer senjata senilai $80 juta ke Taiwan dalam program yang biasanya diperuntukkan bagi negara berdaulat, dengan tujuan “memperkuat” kemampuan pertahanan diri pulau tersebut.
Pada bulan yang sama, AS juga menyetujui penjualan peralatan modern senilai $500 juta untuk pesawat tempur F-16 buatan AS milik Taiwan.
Penjualan senjata AS ke Taiwan telah memprovokasi Tiongkok, yang menganggap pulau tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya dan mengklaim hak untuk merebut wilayah tersebut dengan kekuatan jika diperlukan.
Beijing bersikeras bahwa perjanjian senjata asing dengan Taiwan melanggar kebijakan Satu Tiongkok dan merupakan campur tangan dalam urusan domestiknya.(res)