IslamToday ID –Setelah berhasil memasukan Tenaga Kerja Asing (TKA) ssal China di sektor pertambangan, kini Menko Kemaritiman Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan berencana ‘mengimpor’ dokter asing ke Indonesia.
Agenda ‘mengimpor’ dokter asing ini tidak lepas dari rencana industri wisata medis (medical tourism) di Indonesia. Wisata medis ialah perjalanan dengan tujuan untuk memperoleh layanan kesehatan, kebugaran serta kesembuhan dari negara yang dituju.
Juru Bicara Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mohardi mengatakan, pengembangan wisata medis di dasari adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada rakyat Indonesia. Ia menambahkan, selama ini Indonesia merupakan negara asal wisatawan medis terbesar di dunia.
“Berdasarkan data yang dirilis PwC, Indonesia merupakan negara asal wisatawan medis dengan jumlah 600 ribu orang di tahun 2015, terbesar di dunia.Umumnya pasien memilih perawatan medis ke luar negeri dengan alasan kurang mempunyai layanan medis domestik untuk menyemnuhkan penyakit-penyakit khusus” tutur Jody dikutip dari antaranews.com (18/8/2020).
Lanjutnya, berdasarkan data dari Indonesia Services Dialog (ISD) terungkap bahwa setiap tahunnya orang Indonesia mengeluarkan ongkos yang mahal untuk memperoleh layanan kesehatan di luar negeri. Oleh karena itu pemerintah melihat bahwa pengembangan wisata medis di Indonesia sangat menguntungkan. Bahkan, menurutnya jumlah wisata medis secara global setiap tahunnya terus mengalami kenaikan.
“Misalnya diversivikasi ekonomi menarik investasi luar negeri, penyediaan lapangan pekerjaan, pembangunan industri layanan kesehatan di Indonesia. serta menahan laju layanan kesehatan agar tidak mengalir ke negara-negara yang lebih sejahtera,” terang Jodi.
Salah satu kerangka yang tengah disiapkan dalam pengembangan wisata medis di Indonesia ialah dengan membangun rumah sakit internasional. Sekaligus juga mendatangkan dokter spesialis dari luar negeri. Untuk itu pihaknya berencana melakukan pembahasan lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait serta organisasi yang berkaitan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
“Nantinya, dokter asing yang datang hanyalah dokter spesialis yang memang belum ada di Indonesia, dan mereka harus tandem dengan dokter-dokter kita. Jadi bukan sembarangan mendatangkan dokter dari luar,” terang Jodi.
Rencana ini pertama kali mengemuka dari pernyataan Menko Marinves, Luhut Binsar Panjaitan pada (13/8). Dalam acara Webinar yang diadakan oleh Apindo tersebut ia mengatakan bahwa pemerintah berencana membangun rumah sakit internasional beserta para dokter spesialis asing. Bahkan para tenaga medis asing tersebut akan diberikan visa khusus untuk mempermudah kedatangan mereka.
“Kami sudah pertimbangkan visa itu untuk orang-orang spesifik, kerjanya, saya kira enggak perlu (ribet). Dan kemudian boleh ada multiple visa buat spesifik orang-orang yang kita butuhkan untuk kegiatan dalam negeri,” ungkap Luhut (13/8/2020).
Luhut mengungkapkan bahwa rencananya pembangunan rumah sakit internasional tersebut akan meniru beberapa negara lain di Asia Tenggara. Ia menyebut beberapa negara yang dimaksud ialah Singapura, Malaysia hingga Australia. Sebab rumah sakit di negara tersebut kerap menjadi rujukan masyarakat untuk berobat. Bahkan rencana ini pun telah disetujui oleh Presiden Jokowi.
“Presiden sudah setuju kami akan buka RS internasional. Jadi, dokter-dokter yang kelas 1 bisa praktek dan transfer teknologi dengan dokter kita sehingga orang kita tidak habiskan (uang) untuk pengobatan keluar negeri,” ucap Luhut.
Rencana Luhut pun menuai kritik dari pengamat politik Muslim Arbi. Muslim mengungkapkan kehadiran dokter asing ke Indonesia justru hanya akan merugikan bangsa Indonesia. Seharusnya pemerintah melindungi para tenaga medisnya, termasuk dokter.
“Harusnya dokter di Indonesia harus dilindungi,” kata Muslim (16/8/2020).
Muslim pun mempertanyakan siapa nantinya yang akan menguji kompetensi para dokter asing tersebut. Oleh karenanya ia meminta agar IDI menolak rencana yang diajukan oleh Luhut tersebut.
“IDI jangan hanya diam saja. Dokter asing masuk Indonesia bentuk penjajahan baru di Indonesia,” ucap Muslim.
Distribusi Dokter Rendah
Rencana pemerintah ini pun ditentang oleh IDI. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PB IDI dr Adib Khumaidi. Adib mengatakan alangkah lebih baik jika pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) di bidang kedokteran di Indonesia yang telah ada.
“Yang jelas kan kita punya aset 180.000 dokter. Artinya kita memaksimalkan dari sejumlah itu untuk kemudian meningkatkan konsep pelayanan. Jadi sudah cukup itu untuk menjadi aset untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dari sisi SDM,” jelas Adib (18/8/2020).
IDI juga meminta agar pemerintah memperbaiki konsep layanan kesehatan yang telah ada. Termasuk di dalamnya melakukan distribusi dokter ke seluruh pelosok daerah di Indonesia. Sebab masalah utama dokter di Indonesia bukan disebabkan oleh jumlah dokter melainkan distribusi dokter.
“Dari segi jumlah problemnya kita itu dari distribusinya,” tutur Adib.
Dikutip dari detik.com (23/1/2019) berdasarkan data milik Kementerian Kesehatan terungkap bahwa distribusi dokter spesialis masih terkonsentrasi di 3 provinsi. Yaitu provinsi DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Bali. Sementara tiga provinsi dengan distribusi dokter spesialis paling rendah adalah Maluku Utara (Mal-Ut), Sulawesi Barat (Sulbar), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).Adib mengungkapkan akibat dari distribusi yang tidak merata tersebut menyebabkan jumlah dokter tiap daerah tidak sama. Ada daerah yang cenderung mengalami surplus dokter, namun di saat yang sama daerah lain justru kekurangan dokter.
“Jadi distribusi SDM di seluruh wilayah itu yang kemudian perlu untuk dibuat merata karena di beberapa daerah ada yang banyak, ada yang kemudian masih kekurangan. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian, bukan kemudian mendatangkan dokter asing,” jelas Adib.
Penulis: Kukuh subekti