IslamToday ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Hamid Noor Yasin prihatin akan kondisi pertanian di Indonesia. Ia menilai pergantian presiden dan menteri dari periode ke periode belum memberikan penyelesaian mendasar dan menyeluruh pada sektor pertanian.
“Silih Berganti Presiden, berganti Menteri, setiap tahun belum ada penyelesaian menyeluruh pada persoalan mendasar pertanian. Masalah pertanian ini ada pada setiap sektor dari hulu hingga hilir. Semua menjadi rantai sistem yang saling berkaitan menjadi komulatif persoalan yang perlu di urai satu persatu sampai semua persoalan pertanian ini beres”, ujar Legislator PKS ini, Kamis (24/9/2020)
Hamid menuturkan, peroalan alih fungsi pertanian menjadi salah satu persoalan hulu yang belum terselesaikan. Mengutip hasil riset BPS, Hamid mengatakan alih fungsi lahan sawah mencapai 200 ribu ha per tahun. Menurut Hamid, pemerintah perlu memastikan, bahwa masalah alih fungsi lahan ini teratasi dengan payung hukum undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
“Payung hukumnya sudah jelas, tinggal kemampuan pemerintah saat ini mampu menjalankannya dengan melengkapi peraturan pemerintah dan atau peraturan Menteri,” kata Hamid
Persoalan kedua, lanjut hamid, yang sangat banyak membayangi sektor pertanian adalah masalah permodalan yang dikeluhkan oleh para petani. Hamid menuturkan, selama 15 tahun terakhir memang ada program bantuan seperti PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan), maupun bantuan-bantuan infrastruktur berupa irigasi tersier, bantuan alat mesin pertanian seperti Traktor, mesin giling padi dan pemotong rumput. Namun menurut Hamid bantuan bantuan tersebut belum memberi dampak signifikan bagi peningkatan hasil pertanian.
Menurut Anggota DPR RI Dapil Tengah IV ini, persoalan pertanian ini akan mampu lebih cepat diselesaikan manakala pemerintah lebih serius lagi pada penggunaan teknologi modern. Pasalnya, kecepatan pertumbuhan penduduk Indonesia dan dunia, meningkat pesat tanpa penyeimbangan luasan lahan produksi pertanian. Maka menurut Hamid, solusi yang paling masuk akal adalah penguatan teknologi pertanian dibarengi dengan implementasi diversifikasi pangan.
“Contoh kota depok dulu pernah mengkampanyekan One Day no Rice sangat bagus. Tapi pada kenyataannya akan sulit untuk diterapkan kepada masyarakat tanpa sosialisasi intensif,” ungkapnya
Lanjutnya, masalah terakhir pada sektor pertanian adalah pemasaran hasil. Ia mengungkapkan, olahan makanan, teknologi pangan dan gizi, higienisasi, pengemasan, hingga persoalan tata niaga hasil pertanian, sampai saat ini belum terselesaikan.
Selain itu, menurut Hamid moral hazart para mafia pertanian juga harus segera diatasi. Ia juga menilai kebijakan impor pangan yang dilakukan pemerintah juga harus dikendalikan, agar tidak merugikan para petani.
Ia berharap pemerintah bersama komisi IV DPR RI dapat sinergis untuk mengatasi perosalan hulu hingga hilir di sektor pertanian. Selanjutnya, dapat sinergis membangun sektor pertanian untuk membangun kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
“Sehingga, dapat memperbaiki ekonomi masyarakat, terutama daya beli yang satu tahun terakhir sangat berpengaruh pada masyarakat perdesaan. Apalagi ditambah kondisi wabah pandemi covid 19 ini semakin berat kondisi masyarakat petani. Semoga pandemi covid segera berakhir mas”, tutup Hamid Noor Yasin. (AS)