(IslamToday ID) – Bank Dunia menggelontorkan dana pinjaman atau utang ke Indonesia sekitar 1,7 miliar dolar AS atau setara Rp 24,6 triliun (kurs Rp 14.489 per dolar AS).
Skema pencairan utang tersebut diberikan secara bertahap untuk mendukung tiga program pemerintah. Pertama, sebesar 400 juta dolar AS untuk mendukung reformasi demi memperdalam, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat ketahanan sektor keuangan pada 11 Juni 2021.
Kedua, sebesar 800 juta dolar AS untuk mendanai reformasi kebijakan investasi dan perdagangan, serta membantu percepatan pemulihan ekonomi pada 16 Juni 2021.
Ketiga, 500 juta dolar AS untuk program penanganan pandemi Covid-19, termasuk penguatan sistem kesehatan dan program vaksinasi gratis dari pemerintah pada 19 Juni lalu.
“Utang 400 juta dolar AS dari Bank Dunia bakal digunakan untuk mendorong kemampuan sektor keuangan bertahan dari guncangan serta membantu pembayaran bantuan sosial yang berskala besar kepada masyarakat rentan selama krisis dan tahap pemulihan Covid-19,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani seperti dikutip dari Fajar.co.id, Selasa (22/6/2021).
Sementara, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu, Kahkonen menuturkan pinjaman 800 juta dolar AS akan digunakan untuk dukungan kebijakan pembangunan (Development Policy Operation/DPO) berdasarkan dua pilar, yakni peningkatan investasi dan reformasi perdagangan.
“DPO sendiri bertujuan untuk mendukung reformasi besar di bidang perdagangan dan investasi Indonesia, sejalan dengan hubungan kerja sama yang sudah berjalan lama antara World Bank Group (WBG) dengan Indonesia,” kata Kahkonen.
Terakhir, terkait pinjaman sebesar 500 juta dolar AS akan digunakan untuk menambah pembiayaan isolasi pasien Covid-19, meningkatkan ketersediaan tempat rawat, pengujian, hingga komunikasi publik dan pengawasan.
“Pembiayaan ini juga akan membantu sistem kesehatan Indonesia menjadi lebih tangguh dan memperkuat surveilans kami melalui pengujian dan penelusuran kasus baru Covid-19, termasuk surveilans genomik untuk varian baru,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Sebagai informasi, selain mendapat suntikan pinjaman dari Bank Dunia, Indonesia juga mendapat aliran pendanaan dari Bank Investasi Infrastruktur Asia dan KfW Jerman mencapai 1,24 miliar dolar AS atau setara Rp 17,89 triliun. Pendanaan ini merupakan dukungan keuangan inisiatif bagi penanganan pandemi.
Bagaimana Cara Bayar Utang?
Penambahan utang negara itu mendapat kritikan dari Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Demokrat Yan Harahap. Menurutnya, pemerintah seharusnya berpikir bagaimana cara membayar utang yang sudah menggunung. Bukan malah terus menambah utang.
“Utang bukannya coba dilunasi, malah terus ditambah. Kita ini bangsa apa? Bangsa pengutang?” kata Yan seperti dikutip dari akun Twitter-nya, Sabtu (19/6/2021).
Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Pandjaitan mengatakan, pemerintah terus meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 saja, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 423 triliun untuk infrastruktur.
Dana tersebut teralokasi dari berbagai pos, termasuk utang. Luhut lantas menyebut mengambil utang untuk membangun infrastruktur adalah hal yang wajar.
“Orang bilang ini utang. Enggak apa-apa utang kalau dia bisa membayar sendiri, silakan saja,” kata Luhut dalam acara pengukuhan Dewan Pengurus Apkasi masa bakti 2021-2026 seperti dikutip dari Kompas, Ahad (20/6/2021).
Ia mengatakan, nyinyiran utang memang sering didapatkan pemerintah, termasuk dalam pembangunan Tol Jagorawi 30-40 tahun lalu. Padahal, kata Luhut, tidak ada satu pun negara di dunia yang bisa membangun tanpa utang.
Utang Indonesia saat ini yang berkisar 40 persen dari PDB pun dianggap lebih baik dibanding AS dengan porsi sekitar 100 persen dari PDB. Apalagi, pembangunan infrastruktur di daerah yang membutuhkan konektivitas akan menumbuhkan simpul ekonomi baru.
“Kita dulu membangun Jagorawi. Orang kan dulu 30-40 tahun lalu bilang, ‘Oh, kok begini?’. Ini sama. Akibat (berkat) kita jalan, setelah 15-20 tahun akan timbul simpul ekonomi baru lagi, karena ada transportasi,” bebernya.
Lebih lanjut, ia menuturkan pemerintah tengah menargetkan beberapa pembangunan infrastruktur rampung dalam waktu dekat. Tol Trans Sumatera misalnya, ditargetkan rampung pada tahun 2023-2024.
“Jadi kalau ada yang bilang dengan krisis jangan membangun, itu adalah policy yang salah. Justru kita harus membangun, tapi perencanaan yang baik, eksekusi yang baik, pengawasan yang baik. Dan memang disiapkan project base di mana project dibutuhkan yang bisa menimbulkan ekonomi,” pungkas Luhut. [wip]