IslamToday ID — Pemerintahan akan kembali berutang sebesar Rp 991,3 T pada tahun 2022. Padahal beban utang pemerintah telah menumpuk. Ekonom Senior Awalil Rizky melihat pemerintah presiden Jokowi sudah mulai terbebani dalam membayar utang-utangnya.
Salah satu faktornya adalah berkurangnya pendapatan negara dan melakukan sejumlah fungsi pemerintahan dalam pelayanan publik. Seperti operasional, memberikan bantuan ( bansos ), hingga menyiapkan dana untuk menangani bencana alam.
Meskipun begitu, ia mengatakan hal ini belum sampai membawa Indonesia dalam deretan negara bangkrut karena utang.
“Secara umum banyak negara yang kesulitan hutang itu, ya. Tidak tidak sampai tingkat ekstrem negara akan bangkrut, tetapi negara akan sangat terbebani dengan pembayaran beban utang, terbebani pembayaran hutang,” katanya dalam sebuah wawancara, Senin ( 23/08/2021)
Awalil juga menyebutkan kenaikan utang era presiden Jokowi , lebih tinggi dibandingkan kenaikan utang era SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan kenaikan utang tersebut terjadi sejak sebelum ada pandemi 2020.
Berdasarkan catatannya, utang presiden SBY dari 2004-2009, bertambah 22,4% dari yang sebelumnya di era presiden Megawati Rp 1.290 T, menjadi Rp 1.590 T. Lalu di periode kedua presiden SBY pada 2009- 2014 mengalami penambahan sampai 64% menjadi Rp 2.608T.
Dan pada akhir 2014 sampai 2019, yang kala itu dipimpin oleh presiden Jokowi bertambah hingga 83,5 % dan itu terjadi sebelum pandemi.
“Menurut catatan sebelum pandemi utang pemerintahan pak Jokowi pertama itu lebih besar dari periode-periode sebelumnya penambahannya selama 5 tahun,” sebutnya.
Lanjutnya, utang pemerintahan Jokowi ketika terjadi pandemi covid-19 pada awal tahun 2020 meningkat hingga 27 persen.
“Ketika pandemi langsung lompat jauh lebih besar. wong 1 tahun saja sudah bertambah 27% padahal itu selama SBY perioden 1, cuma 22%. ya tidak tertutup kemungkinan dibandingkan 2019 itu bisa dua setengah kali lipatnya,” ucap Awalil.
Rencana Utang 2022
Pemerintahan akan kembali berhutang pada tahun 2022. Rencana itu tertuang dalam buku Nota Keuangan 2022 yang ditulis oleh Kementerian Keuangan. Rencananya pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 991,3 T
Pada 2022 rencana defisit nya mencapai 4,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp 868 T. Rencana pembiayaan utang tersebut sebagian besar dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah-panjang.
“Sebagian besar pembiayaan utang dalam RAPBN tahun anggaran 2022 akan dipenuhi dari penerbitan SBN. Sementara itu, instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan terutama untuk mendorong kegiatan/proyek prioritas pemerintah,” tulis dokumen tersebut.
Penulis Kanzun