(IslamToday ID) – Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) diusulkan untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Jika berminat, JK akan berhadapan dengan kandidat petahana Said Aqil Siradj di Muktamar NU.
Usulan itu disampaikan oleh Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution. Menurutnya, JK adalah tokoh NU dan memiliki pengalaman dan kemampuan mumpuni untuk memimpin PBNU.
“Sangat lengkap pengalaman organisasi dan kemampuannya dalam membesarkan organisasi. Seandainya beliau berkenan memimpin NU ke depan, tentu makin membuat besar organisasi Nahdliyyin,” kata Syahrial seperti dikutip dari CNN Indonesia, Senin (15/10/2021).
JK memang jarang tampil ke publik sebagai tokoh NU. Namun ia menyandang status Mustasyar PBNU periode 2015-2020.
Dalam struktur PBNU, Mustasyar berperan sebagai dewan penasihat. Selain JK, Mustasyar PBNU diisi kiai-kiai sepuh, seperti Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus dan almarhum Maemun Zubair alias Mbah Moen.
Juru Bicara JK Husain Abdullah dihubungi terpisah mengatakan JK belum merespons soal dorongan maju sebagai calon ketua umum PBNU penantang Said Aqil. “Sejauh ini belum ada tanggapan,” ucapnya.
PBNU akan menggelar pemilihan ketua umum pada Muktamar di Lampung, 23-25 Desember 2021. Saat ini, dua tokoh menyatakan siap mencalonkan diri pada pemilihan tersebut.
Said Aqil Siradj mencalonkan diri dengan status petahana. Sementara itu, Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf juga menyatakan kesediaannya maju dalam pemilihan itu.
Sementara itu, Ketua PP GP Ansor Luqman Hakim merespons usulan Syahrial dengan mengatakan pihaknya akan lebih bangga bila JK dapat terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat ketimbang menjadi kandidat Ketum PBNU.
“Bila sesuai cara yang elegan dan sesuai aturan, tentu saya sebagai kader NU ikut bahagia dan bangga jika Pak JK yang tokoh NU itu dipercaya memimpin Partai Demokrat,” kata Luqman.
Ia menilai langkah JK menjadi kandidat Ketum Demokrat akan lebih mudah terwujud. Sebab, elite Partai Demokrat pasti akan lebih mudah mengatur internal organisasinya sendiri dibandingkan organisasi lain seperti NU.
Ia mengaku bahagia jika elite Partai Demokrat menilai JK sebagai tokoh penuh pengalaman dan kemampuan mumpuni di berbagai bidang.
“Apakah Pak JK cocok menjadi Ketua Umum PBNU? Biarlah kelak peserta Muktamar NU yang memberi jawaban,” katanya.
Diketahui, AD/ART NU hasil Muktamar Jombang 2015 lalu mengatakan bahwa PWNU dan PCNU memiliki hak suara dalam Muktamar. PWNU sendiri merupakan struktur kepengurusan NU di tingkat provinsi. Saat ini PWNU sudah tersebar di 34 Provinsi. Sementara itu, PCNU tersebar di 514 kabupaten/Kota.
Luqman menyatakan keluarga besar NU sudah memiliki mekanisme dan tata cara terbaik untuk memilih pemimpin NU selanjutnya. Sehingga, siapapun yang terpilih sebagai Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sudah dipastikan merupakan tokoh-tokoh terbaik NU.
Baginya, NU tidak sekadar butuh sosok pemimpin yang matang dalam kemampuan manajerial organisasi. Namun juga harus mumpuni dalam penguasaan berbagai khazanah dan ajaran agama Islam. Tak hanya itu, memahami berbagai karakter budaya yang berkembang di Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia juga penting dikuasai.
Ia mengatakan sosok pimpinan NU yang akan datang harus dipastikan tidak memiliki kepentingan politik dan ekonomi individual/kelompok. Sebab, hal demikian sudah pasti akan berdampak negatif pada kehidupan organisasi dan umat NU.
“Adapun mengenai berbagai keputusan yang akan diambil pada forum Muktamar, termasuk siapa yang ditetapkan sebagai pimpinan PBNU lima tahun mendatang, biarlah sepenuhnya ditentukan oleh peserta Muktamar NU,” kata Luqman. [wip]