ITD NEWS — Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Solo bersama Forum Aktivis Pergerakan Bersatu menggelar aksi unjuk rasa menolak perpanjangan masa jabatan Presiden RI, serta penundaan pemilu 2024, pada Senin (11/4/2022) siang di Gedung DPRD Surakarta.
Selain menyampaikan aspirasinya melalui orasi, Massa aksi pun membentangkan spanduk meminta pertanggungjawaban Presiden dan DPR RI.
“Presiden dan DPR RI harus bertanggung jawab terhadap kondisi bangsa dan negara saat ini. Selamatkan penderitaan rakyat, kesampingkan proyek-proyek mercusuar,” demikian tulisan dalam spanduk itu.
Setelah orasi, sejumlah perwakilan ARB Solo serta Forum Aktivis Pergerakan Bersatu beraudiensi dengan Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, dan Wakil Ketua DPRD Solo, Achmad Sapari.
“Saya dan Pak Sapari tadi menerima audiensi dari teman-teman ARB. Pemberitahuan suratnya baru tadi pagi,”jelas Budi.
Menurutnya, ada beberapa aspirasi yang disampaikan ARB terutama terkait wacana perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode. Selain itu perwakilan ARB menyoroti wacana penundaan Pemilu 2024.
“Masalah ekonomi juga menjadi salah satu sorotan perwakilan ARB,”, paparnya.
“Aspirasi yang masuk kami terima, dan itu kami sampaikan nanti kepada teman-teman DPR RI. Terkait wacana penundaan pemilu kan tahapan sebenarnya sudah berjalan. Bulan ini pelantikan KPU dan Bawaslu pusat. Setelah itu dilanjutkan agenda di daerah,” urainya.
Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo berharap agar agenda Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai jadwal, dan tak ada penundaan.
Setidaknya ada tiga aspirasi penting yang ia sampaikan bersama Forum Aktivis Pergerakan Bersatu kepada Pimpinan DPRD Solo :
- Akan melawan rekayasa politik yang dimainkan sebagian elit partai politik yang bekerjasama dengan bebrapa elit di lingkaran Istana untuk melanggengkan masa jabatan Presiden. Caranya, dengan memperpanjang masa jabatan presiden atau membuat jabatan presiden menjadi tiga periode.
- Akan melawan segala upaya dan skenario untuk menunda pemilu 2024.
- Menuntut pemerintah segera menyehatkanEkonomi Nasional.
Usman mengingatkan, agar nafsu melanggengkan kekuasaan dengan cara tidak terhormat dihentikan. Jika tidak, ia melihat hanya ada satu jalan yang dilakukan rakyat. Yaitu, perlawanan secara “People Power”.
“Apabila nafsu melanggengkan kekuasaan yang tidak terhormat ini terus dilakukan maka satu satunya jalan untuk melawan adalah people power,” pungkasnya.[IZ]