(IslamToday ID) – Politikus senior PDIP Masinton Pasaribu mengingatkan tata pemerintahan berpotensi chaos jika para elit pemerintahan baik di pusat, daerah, hingga desa sibuk soal pencalonan presiden (capres) 2024. Menurutnya, pemilu masih lama sehingga tanggung jawab pemerintah pada rakyat harus ditunaikan sampai akhir.
“Ini harus terus diingatkan, pemilu perasaan baru kemarin 2019. Rakyat memilih pemimpinnya itu untuk 5 tahun, atau sampai 2024. Nah sekarang baru 2 tahun 8 bulan pemerintahan sibuk semua,” kata Masinton dalam sebuah acara diskusi yang disiarkan di YouTube RH Channel, Kamis (9/6/2022).
Ia juga menyinggung kehadiran Presiden Jokowi di acara Rakernas yang digelar ormas Projo di Magelang beberapa waktu lalu. Ia menyebut Jokowi sudah seperti kepala tim sukses di acara itu dengan statemennya yang fenomenal ojo kesusu.
“Saya mohon maaf dan harus sampaikan, bicara ojo kesusu tapi faktanya kesusu, faktanya pemerintahan masih lama tanggung jawab pemerintahan masih 2 tahun 4 bulan lagi, tapi semua kesusu. Presiden seperti saat di Magelang kemarin, mengatakan ‘meskipun yang kita dukung ada di sini’, saya membacanya presiden jadi seperti kepala tim sukses. Kemudian menteri-menteri dalam kabinet sibuk memoles diri sebagai capres, menteri-menteri lain dalam kabinet menjadi timses capres,” ungkap Masinton.
Kemudian, ia juga menyinggung sejumlah kepala daerah yang sibuk memoles diri sebagai capres hingga euforia perangkat desa yang deklarasi capres. “Bisa kita bayangkan elemen pemerintahan hari ini, dari tingkat pusat, daerah, hingga ke desa, perangkat desanya sibuk copras-capres. Nah pertanyaannya yang ngurus rakyat siapa?” kata Masinton.
“Bahkan juga sebagian partai politik di dalam koalisi pemerintahan kemudian membentuk koalisi untuk copras-capres. Pertanyaannya pertanggungjawaban politik kepada rakyat lima tahunan dimana?” tambahnya.
Menurutnya, saat ini rakyat dipertontonkan dengan sesuatu yang memuakkan, jauh dari pertanggungjawaban politik dan pemerintahan yang seharusnya bekerja untuk rakyat 5 tahun.
“Dan ini harus menjadi bagian dari kritik kita. Kalau semua elemen dari pemerintahan pusat hingga kepala daerah dan perangkat desa sibuk copras-capres, dalam titik tertentu rakyat menganggap gak ada pemerintahan, bisa jadi chaos beneran, dan ini yang saya khawatirkan,” ungkap Masinton.
Menurutnya, potensi chaos tersebut diciptakan oleh elit-elit sendiri, baik di tingkat pusat, daerah, sampai ke tingkat desa, bahkan partai politik yang membentuk koalisi dalam koalisi. Mereka mulai mengabaikan suksesnya agenda pemerintahan.
“Ini titik kruasial yang harus dikritisi, bangsa tak boleh dipimpin dengan cara-cara seperti ini. Ini yang membuat bangsa kita mengalami krisis terus menerus,” pungkasnya. [wip]