(IslamToday ID) – Di tengah narasi agar tidak menggunakan politik identitas, Partai Ummat justru menegaskan akan memakai cara tersebut. Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan partainya akan mengusung politik identitas Islam dalam menghadapi Pemilu 2024.
“Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas,” kata Ridho dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pertama Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta di kutip dari Chanel Youtube Amien Rais Official, Senin (13/2/2023).
Ridho menjelaskan, partainya bersikap demikian karena narasi menentang politik identitas adalah wacana menyesatkan. Sebab, menentang politik identitas berarti sama saja dengan menghilangkan moralitas agama dalam dunia politik. Akibatnya, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional.
“Ini adalah Proyek besar sekularisme yang menghindari agama dipisah dari semua sendi kehidupan termasuk politik. Dengan demikian perlu dipahami bahwa Sungguhnya justru politik identitas adalah politik yang Pancasila,” ujar Ridho.
“Partai Ummat secara khusus akan melawan, dengan cara yang beradab dan elegan, narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas,” kata Ridho menambahkan.
Dengan semangat yang sama, kata Ridho, partainya akan membangun perjuangan dari masjid, sebagaimana Rasulullah SAW ketika melakukan setelah hijrah. Pasalnya, bagi umat Islam, masjid tidak hanya tempat ibadah.
“Bagi umat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keumatan, dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik,” ujarnya.
Ridho pun mempertanyakan aturan yang melarang aktivitas politik di masjid. Menurut dia, politik gagasan seharusnya boleh dibicarakan di masjid. Larangan seharusnya hanya untuk politik provokasi dan adu domba.
“Yang seharusnya dilarang di masjid bukanlah politik gagasan tapi politik provokasi. Keduanya sangat berbeda,” tegasnya.
Sebelumnya, Narasi melawan politik identitas terus digaungkan oleh pejabat publik, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD pada Agustus 2022, Jokowi menegaskan agar tak ada lagi politik identitas, politisasi agama, serta polarisasi sosial dalam penyelenggaraan pemilu.
“Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial,” ujar Jokowi.
Ia mengatakan, demokrasi di Indonesia harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional dinilainya juga perlu untuk terus diperkuat. Ia juga berharap adanya dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di Indonesia serta memperkokoh ideologi bangsa.
Presiden Jokowi pun mengulang narasi penolakan politik identitas pada Januari lalu. Dalam arahannya pada acara Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, ia tidak ingin masyarakat menjadi korban politik identitas pada Pemilu 2024.
“Masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024, saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik. Namanya politik identitas,” kata Jokowi.
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pun saat kunjungan ke pondok pesantren pada Oktober tahun lalu mengingatkan elite politik dan partai politik peserta Pemilu 2024 untuk tidak memainkan isu politik identitas demi mengejar kemenangan. Ma’ruf meminta semua pihak untuk menahan diri dari isu-isu yang memicu konflik di masyarakat.
“Pemerintah melalui berbagai kementerian/lembaga kemudian partai-partai politik juga jangan mengusung isu-isu yang sifatnya itu politik identitas, kemudian jangan menimbulkan isu-isu yang bisa memicu konflik di bawah. Kita sudah sepakat tidak menggunakan politik identitas di dalam pemilu nanti, 2024. Jadi, kesadaran elite-elite politik juga pokoknya semua pihak,” ujar Kyai Ma’ruf Jumat (28/10/2023).
Sejalan dengan Jokowi dan Kyai Ma’ruf, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo juga mengajak semua elemen bangsa menjadikan pemilu 2024 berjalan aman dan damai. Ia berharap pemilu tidak menjadi pemecah belah kesatuan dan persatuan bangsa.
“Kita tidak boleh membiarkan berkembangnya kembali politik identitas yang dapat menyulut permusuhan serta mengancam persatuan dan keutuhan bangsa. Kalau ada yang bawa-bawa nama agama, kelompok ras, tugas kita bersama untuk segera mencegahnya,” tutur Bamsoet di Jakarta, Senin (7/11/2022).