(IslamToday ID) – Presiden Jokowi meminta menteri dan kepala lembaga untuk benar-benar akuntabel dalam menggunakan anggaran. Sebab ia mengaku masih menemukan banyak anggaran habis untuk birokrasi.
“Kepada para menteri dan para pimpinan lembaga saya ingatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) itu bukan sebuah prestasi, WTP itu sebuah kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN. Kewajiban para menteri dan kewajiban pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/6/2023).
“Dan saya perlu mengingatkan, setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Tertib administrasi itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat. Apa yang dirasakan oleh masyarakat,” lanjutnya dikutip dari DetikCom.
Jokowi menekankan agar menteri dan kepala lembaga mengawal akuntabilitas penganggaran belanja. Ia meminta untuk meningkatkan kualitas belanja dan spending sejak dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Sebab, menurutnya, tiap pengeluaran anggaran harus dirasakan manfaatnya untuk masyarakat.
“Selain peningkatan akuntabilitas dan juga terus berupaya meningkatkan kualitas belanja, tingkatkan quality of spending, kualitas belanja itu dikawal sejak perencanaan. Ini hati-hati di laksanakan dengan baik, terus dimonitor, terus dievaluasi, agar lebih tepat sasaran, outcome-nya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Tiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses,” katanya.
“Ini hati-hati ya, saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi, karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi,” tambah Jokowi.
Ia mencontohkan misalkan penganggaran kegiatan penyuluhan pertanian di provinsi justru lebih banyak dipakai untuk perjalanan dinas, sedangkan implementasi ke masyarakatnya tidak maksimal.
“Saya berikan contoh, ini sudah saya sampaikan di BPKP saya ulang lagi, di beberapa provinsi kabupaten/kota penyuluhan pertanian ini APBD provinsi nggak usah saya sebut provinsi mana, ‘Tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian’, total anggaran Rp 1,5 miliar, Rp 1 miliar untuk perjalanan dinas,” katanya.
“Yang kedua contoh lagi, pengembangan UMKM, ini di APBD kabupaten, tujuannya untuk pengembangan usaha mikro. Total anggaran Rp 2,5 miliar, Rp 1,9 miliar untuk honor dan perjalanan dinas, bayangkan berapa nggak ada 20 persen yang betul-betul dipakai untuk pengembangan usaha mikro,” pungkasnya. [wip]