(IslamToday ID) – Wacana pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) dinilai berpotensi merugikan kondisi ekonomi politik Indonesia.
“Keputusan untuk mengangkat Ahok sebagai Dirut Pertamina juga memunculkan dampak ekonomi politik di Tanah Air,” kata ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat dikutip dari Law Justice, (24/7/2023).
CEO Narasi Institute itu menilai, Ahok memiliki pengalaman kepemimpinan kurang baik menjadi Komisaris Utama Pertamina yang masih diemban hingga saat ini.
“Evaluasi kinerjanya sebagai komisaris utama Pertamina, Ahok tidak mendapatkan sorotan positif. Banyak aspek kinerja Pertamina yang mengecewakan, termasuk kecelakaan yang sering terjadi dan kinerja keuangan yang terus merosot,” tuturnya.
Bukan hanya itu, sosok yang akrab disapa Matnoer itu mengamati Ahok punya rekam jejak tak baik saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, terkhusus mengenai karakteristik kepemimpinan yang tak bijak.
“Ahok memiliki rekam jejak pemarah, temperamental, dan seringkali tidak menjaga lisan. Hal ini menciptakan ketidakstabilan dan kontroversi, yang pada gilirannya dapat menjadi beban berat bagi citra Presiden Jokowi,” tandasnya.
Rencana pengangkatan Ahok sebagai Dirut Pertamina mengemuka dan disoroti publik setelah Menteri BUMN Erick Thohir memanggil Ahok dan Nicke Widyawati selaku Dirut yang masih aktif menjabat pada hari ini.
Namun, Erick sendiri tidak menjawab dengan tegas soal isu Ahok bakal jadi Direktur Utama Pertamina. Ia hanya mengatakan saat ini belum mengkonfirmasi hal tersebut sebagai keputusan. Namun, menurutnya, perubahan direksi bisa saja terjadi.
“Saya rasa tour of duty (perubahan tugas atau jabatan) bisa saja terjadi. Tetapi saya belum mengkonfirmasi kalau itu memang keputusan,” kata Erick, Jumat (21/7/2023).
Ia juga menjelaskan bahwa pemanggilan terhadap Ahok terkait rencana pemindahan Depo Pertamina Plumpang ke lahan Pelindo. Hal ini dilakukan pasca kebakaran besar beberapa waktu lalu yang membuat puluhan warga sekitar meninggal dunia.
Menurut Erick, Ahok dipanggil demi menyamakan persepsi. Sebab, di tengah rencana pemindahan itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan ingin yang pindah bukan deponya, tetapi masyarakat sekitar.
“Saya kemarin ketemu Pak Ahok untuk menyamakan persepsi mengenai Plumpang. Waktu itu juga kan Pak Luhut berbeda, tapi saya bilang tidak ada perbedaan,” ujar Erick. [wip]