(IslamToday ID) – Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyoroti konflik yang biasa terjadi dalam kegiatan investasi yang dilakukan pemerintah. Ia menilai dalam hal ini perlu ada koreksi demi menghindari konflik.
Hal itu disampaikan Anies menanggapi peristiwa bentrokan yang terjadi antara masyarakat dengan aparat keamanan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau pada Kamis (7/9/2023).
“Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi,” kata Anies saat dalam konferensi pers di kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (12/9/2023).
Ia berpandangan, tujuan dari investasi seharusnya tidak hanya sekadar memperkaya investor. Akan tetapi, juga harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Oleh sebab itu, menurutnya, investasi harus juga mengedepankan prinsip keadilan yang tidak hanya dirasakan oleh pengembang atau pemilik modal, tetapi juga masyarakat pada umumnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menyinggung pengalamannya memimpin ibukota yang meminimalisir penggusuran hanya untuk pembangunan. Sebab, akan ada dampak psikologis mendalam yang dirasakan masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang tidak adil.
“Kami merasakan pengalaman di Jakarta, ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran dan penggusuran itu luka sosialnya lama,” ujar Anies dikutip dari Kompas.
Anies pun mendorong adanya pendekatan dialog yang melibatkan masyarakat agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Ia menilai bakal ada kesepakatan-kesepakatan atau titik tengah yang tidak merugikan para investor maupun masyarakat jika dilakukan dialog.
“Sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi, dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar,” jelas Anies.
Adapun, bentrokan di Pulau Rempang terjadi antara masyarakat dengan TNI, Polri, Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Satpol PP.
Diberitakan sebelumnya, telah terjadi bentrok antara aparat penegak hukum dan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Bentrokan terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut.
Petugas gabungan mendatangi lokasi pukul 10.00 WIB, sedangkan ratusan warga memblokir jalan, mulai dari Jembatan 4. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan pemasangan patok di Pulau Rempang.
Pemblokiran itu dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju kawasan Rempang. Meski akses jalan mulai dari Jembatan 4 sudah diblokir warga, petugas gabungan tetap memaksa masuk untuk melakukan pemasangan patok. [wip]