(IslamToday ID) – Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan keberpihakan Presiden Jokowi yang ditunjukkan secara terang-terangan dan mengaku kepala negara boleh berkampanye merupakan bentuk kepanikan elektoral karena mandeknya elektabilitas paslon 02.
“Presiden turun gunung menunjukkan elektabilitas Prabowo-Gibran sudah stagnan. Kepanikan ini nantinya akan ada uang, ada barang, ada penetrasi aparat,” kata Pangi dikutip dari YouTube Tribunnews, Kamis (25/1/2024).
Penetrasi aparat ini, lanjutnya, tidak hanya dilakukan oleh ASN, TNI, dan Polri, tapi juga jajaran menteri yang akan sibuk mengurus kemenangan Prabowo-Gibran.
“Menteri-menteri sudah kehilangan intensitas, kehilangan fokus, kehilangan arah. Misalnya Pak Prabowo tidak bisa konsentrasi di Kemenhan, Erick Thohir tidak akan fokus mengurus BUMN. Mereka akan sibuk menggendong Gibran. Bahkan beliau (Erick Thohir) mengatakan sepertiga sumber daya ekonomi Indonesia akan digunakan untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Erick Thohir pasang badan di situ,” paparnya.
“Belum lagi Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Pandjaitan. Apalagi kode presiden jelas bahwa menteri boleh perpihak dan berkampanye. Itu sudah clear sekali,” lanjutnya.
Meski sudah memprediksi bahwa Jokowi memiliki keberpihakan terhadap salah satu paslon, tapi ia tidak menyangka bahwa presiden akan secara terang-terangan mengungkapkannya ke publik.
“Kaget dan menjadi kekhawatiran ketika statement itu muncul, membuktikan bahwa pemilu kita tidak lagi setara dan tisak ada lagi kebebasan, karena intimidasi terus terjadi, pelarangan dan pencabutan (juga terjadi). Roh dari demokrasi adanya kesetaraan, kedua kebebsan. Ketika presiden terlibat di dalam politik aktif tidak lagi bebas aktif dalam konteks partisan,” paparnya.
Dampak dari pernyataan Jokowi, kata Pangi, Pemilu 2024 akan diwarnai dengan aksi diskriminasi, kecurangan, dan ketidaknetralan. Jika demikian maka pemakzulan merupakan hal yang sah untuk dilakukan.
“Kalau ini terjadi maka narasi tentang pemakzulan itu realistis. Masuk akal akhirnya. Jadi bukan menakut-nakuti, tapi memang faktanya tidak segampang itu. Tapi satu-satu cara untuk menghentikan kecurangan yaitu menghentikan legitimasi pada presidennya,” pungkasnya. [ran]