(IslamToday ID) – Guru Besar Pertanian Institute Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas mengatakan program food estate (lumbung pangan) yang selama ini digagas pemerintahan Jokowi gagal total. Program tersebut juga pernah digagas pada tahun 1996 di era Presiden Soeharto.
Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan apa yang pernah diklaim oleh cawapres kubu 02 Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat capres-cawapres. Kala itu Gibran mengklaim bahwa program food estate yang digagas pemerintah berhasil bahkan sudah panen.
“Pertama di era Suharto dengan nama pembukaan lahan gambut 1 juta hektare. Kemudian konsep food estate muncul pada masa pemerintahan Presiden SBY pada tahun 2008. Saat itu SBY membangun Marauke Integrated Food & Energy Estate di Papua yang dua-duanya ini mengalami kegagalan,” kata Dwi dikutip dari YouTube Prof Rheinald Kasali, Jumat (2/2/2024).
“Di masa Pak Jokowi membangun Merauke Rice Estate yang juga gagal total. Itu di masa Pak Jokowi tahun 2015,” lanjutnya.
Tidak berhenti sampai di situ, pada tahun 2020 organisasi pangan dunia FAO memperingatkan soal krisis pangan, dan awal Mei Presiden Jokowi memperingatkan agar Indonesia mempersiapkan keadaan tersebut.
“Dari situ muncul lagi program food estate, kembali ke lahan gambut 1 juta hektare lokasinya. Dikembangkan juga proyek food estate baru di beberapa tempat lainnya. Itu di tahun 2020,” tuturnya.
Gagalnya program food estate oleh pemerintah selalu dikaitkan dengan proses bahwa membangunnya yang membutuhkan waktu. Padahal, food estate sudah dijalankan sejak 25 tahun yang lalu.
“Kelemahan kita, ganti presiden ganti lokasi. Tanah paling subur di Indonesia di Pulau Jawa. Itu persoalannya. Selain itu seluruh program food estate melanggar kaidah akademis,” paparnya.
“Kaidah akademis yang dimaksud adalah kesesuaian tanah dan agro klimate. Tanahnya tidak cocok dipaksakan untuk padi,” katanya mencontohkan.
Agar program food estate ini berjalan, Dwi lantas menyarankan kepada pemerintah agar ada kesepakatan nasional garap food estate di satu lokasi yang sama.
“Jangan setiap presiden ganti-ganti lokasi. Usulan saya ada dua. Kita memperbaiki lingkungan karena lingkungan tanah sudah rusak parah. Konsepnya diubah jangan lagi food estate, tapi kembali lagi ke yang lama, transmigrasi. Berikan hak kepada petani 5-10 hektare,” tutupnya. [ran]