ISLAMTODAY ID (JAKARTA)— Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) kembali menerima aspirasi agar Pemerintah Indonesia menolak kehadiran Timnas Israel dalam kejuaraan Piala Dunia U-20 pada 22 Mei – 11 Juni 2023 mendatang. Aspirasi datang dari Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) yang diadakan dalam “Safari Politik Kemanusiaan untuk Menolak Kedatangan Tim Nasional Israel” pada Jum’at (2/9) di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III Lantai 9, Kompleks Parlemen Jakarta.
HNW mengapresiasi sikap MerC dan warga Indonesia yang menyampaikan aspirasi konstitusionalnya ke MPR. Indonesia sesuai dengan pembukaan UUD 1945, penolakan kehadiran Timnas Israel merupakan sikap anti penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina.
Prinsip ini selaras dengan tujuan kemerdekaan Indonesia untuk ikut terlibat menghadirkan ketertiban Dunia yang antara lain berdasarkan perdamaian dan kemerdekaan. Meminjam ungkapan Presiden Jokowi tentang ‘hutang’ Indonesia terhadap Palestina.
Maka sewajarnya pemerintah tidak mengizinkan tim Israel main di Indonesia, sebagaiamana yang dulu sudah dilakukan oleh Presiden Sukarno. Apalagi saat itu (tahun 1957) tanah Palestina yang dijajah oleh Israel baru 22%, sementara sekarang malah sudah lebih dari 80% tanah Palestina dijajah dan dijarah Israel.
Dan mestinya, Indonesia sebagai negara berdaulat yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, lebih mudah untuk menolak, karena Indonesia bisa dengan tegas menyampaikan tidak bisa memberi visa untuk warga berpaspor Israel.
Apalagi sebagai negara merdeka dan berdaulat , Indonesia bisa belajar dari banyak even olahraga internasional yang menghargai kekhasan tradisi maupun aturan yang dimiliki oleh masing-masing Negara.
“Saat penyerahan piala Formula 1 di negara-negara Teluk misalnya, bisa tanpa memakai sampanye,” ungkap HNW dalam rilisnya kepada ITD News pada Sabtu (3/9).
“Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, malah tegas menolak segala yang terkait dengan LGBT dan ternyata bisa diterima,” jelasnya.
HNW menuturkan Indonesia memiliki kekhasan sebagai negara merdeka dan berdaulat. Indonesia tegas menolak penjajahan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina.
“Mestinya bisa disikapi dengan elegan dan konsisten oleh Pemerintah Indonesia sehingga berdampak kepada dukungan atas kemerdekaan Palestina dan mengkoreksi penjajahan Israel atas Palestina,” tutur HNW.
Indonesia tidak sama seperti negara-negara Eropa atau negara yang punya hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia sejak awal menolak Israel.
Amanat konstitusi Indonesia menolak segala bentuk penjajahan termasuk penjajahan Israel atas Palestina. Sikap sesuai konstitusi ini sudah menjadi sikap Presiden Bung Karno dan presiden-presiden Indonesia setelah Bung Karno.
“Beberapa kali Bung Karno tidak mengakui dan tidak mau terlibat dengan Israel maupun mengundang mereka ke Indonesia,” kata HNW.
“(Misalnya) saat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955. Bung Karno malah mengundang Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, tokoh pejuang Palestina dan mufti di Al Quds Jerusalem, yang sejak tahun 1944 menyuarakan dukungan kemerdekaan Indonesia” terangnya.
Dalam bidang olahraga sikap tegas Bung Karno ditunjukkan dengan melarang Timnas Indonesia bertanding melawan Israel pada kualifikasi Piala Dunia 1958. Ia juga melarang kedatangan Timnas Israel pada Asian Games 1962.
“Bung Karno dengan gamblang menterjemahkan Pembukaan UUD itu dalam berbagai event internasional. Timnas Indonesia tidak mau bertanding dengan Israel. Israel menghormati sikap Indonesia,” tegas HNW.
Presiden Jokowi bahkan telah menegaskan bahwa Indonesia punya utang sejarah dengan Palestina. Satu-satunya negara yang belum merdeka pada waktu Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 adalah Palestina.
“Artinya, Indonesia seharusnya membayar utang sejarah itu dengan memaksimalkan usaha untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Karena itu, seluruh manuver apapun yang bermakna pengakuan pada Israel dan semakin menjauhkan Palestina merdeka harus dihindari,” imbuh politisi PKS ini. (Kukuh)